TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 500 senjata api yang dipesan Badan Intelijen Negara (BIN) kepada Perusahaan PT Pindad melalui rekomendasi dari Markas Besar Polri.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto menjelaskan, pemesanan 500 senjata yang dilakukan BIN sudah sesuai aturan.

Yakni, dengan mengajukan izin pemesanan ke Mabes Polri.

"Mengajukan ke Polri untuk pengadaan nanti setelah mendapat rekomendasi, rekomen itu diajukan mau beli ke luar negeri atau mau beli ke PT Pindad," ujar Setyo di Mabes Polri, Senin (25/9/2017).

Setyo menerangkan, jika senjata dipesan di luar negeri maka harus membuat surat izin impor.

Baca: Ini Spesifikasi 5.000 Senjata Jenis MAG 4 yang Dipesan Polri dari Pindad

Dalam surat itu, dicantumkan negara tujuan yang hendak dipesan senjata.

Sedangkan, jika senjata dipesan dari dalam negeri, misal PT Pindad, melalui izin Mabes Polri.

Setelah senjatanya dipesan oleh BIN, maka senjata itu, dikirimkan ke Mabes Polri untuk diidentifikasi.

"Setelah identifikasi, semua selesai dokumentasi, kartu pemegang, kartu senjatanya baru diserahkan ke yang bersangkutan," ujar Setyo.

Menurut Setyo pembelian senjata BIN tidak perlu izin ke Presiden Republik Indonesia Joko Widodo,

"Enggak ada," ujarnya.

Polemik pembelian 5.000 pucuk senjata muncul pasca rekaman pernyataan Gatot Nurmantyo saat menggelar acara silaturahmi dengan para purnawirawan jenderal dan perwira aktif di TNI tersebar.

Rekaman suara itu berisi rencana salah satu institusi di Indonesia yang akan mendatangkan 5.000 pucuk senjata dengan mencatut nama Presiden Jokowi.

Setelah pernyataan Panglima TNI itu terlontar, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Wiranto menjelaskan duduk perkaranya. Wiranto mengonfirmasi bahwa senjata tersebut pesanan BIN. Dia menyebut ada pembelian 500 senjata laras pendek buatan PT Pindad oleh BIN, bukan 5.000 senjata standar TNI.