TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo sudah mengetahui polemik terkait pernyataan Panglima TNI Jenderal  Gatot Nurmantyo.

Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu, mengatakan Presiden menanggapi dengan bijak polemik mengenai pengadaan 5.000 senjata di luar TNI itu.

"Presiden sudah tahu semua, Presiden sangat bijak. Jarang ngomong (dia), tapi kerja terus. Dia sudah berpikir itu. Saya ngobrol (dengan Presiden), luar biasa bijaknya," ujar Menhan kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (26/9/2017).

Panglima TNI pada sebuah acara di Mabes TNI, Jumat (22/9/2017) lalu, mengatakan ada pihak non-militer yang hendak membeli senjata sebanyak 5000 pucuk.

Namun demikian Gatot Nurmantyo tidak menjelaskan siapa yang hendak membeli ribuan senjata tersebut yang menurutnya tidak patut.

Baca: Polri Jelaskan Kronologis Pengajuan Pengadaan Senjata dari BIN

Ryamizard Ryacudu yang merupakan Purnawirawan Jendral TNI AD itu, menyebut pembelian yang dimaksud Gatot Nurmantyo adalah pembelian senjata sebanyak 521 pucuk berikut peluru sebanyak 72.750 butir oleh Badan Intelijen Negara (BIN) untuk keperluan sekolah BIN.

Senjata dibeli dari PT. Pindad.

Dalam kesempatan tersebut, Menhan bahkan menunjukan dokumen pembelian yang ditandatangani Wakil Kepala BIN, Teddy Lhaksamana, pada Mei 2017.

Ryamizard Ryacudu menyebut pembelian tersebut sudah sesuai izin dari Kementerian Pertahanan.

Sampai akhirnya Panglima TNI menyebut ada pihak non-militer yang hendak membeli senjata sebanyak 5000 pucuk, Menhan menduga hal itu dikarenakan permasalahan komunikasi karena asisten Panglima TNI tidak memberikan informasi yang mumpuni terkait pembelian senjata itu.

"(Panglima) Bukan keliru, tapi dari stafnya kurang masukan, seperti saya sangat tergantung pada asisten saya," katanya.