"Padahal di berita itu ada wawancara fiktif seolah olah Kepala BIN diwawancarai padahal tidak pernah dan tidak jelas lokasi wawancaranya. Tujuannya jelas fitnah dan menyesatkan.

Selain BIN, akun-akun anonim juga memanaskan situasi dengan seolah olah menuduh Polri mempunyai senjata ilegal. Bahkan dengan gambar-gambar hoax.

Ridlwan mencontohkan salah satu posting di media sosial yang menunjukkan tumpukan gambar senjata AK 47 yang disebut sebut milik Polri.

"Setelah ditelusuri di internet itu gambar tumpukan senjata di konflik Yaman tahun 2016. Jadi memang tujuannya adu domba dengan modal gambar hoax," jelasnya.

Dia menilai isu ini adalah upaya pecah belah oleh kepentingan asing agar Indonesia gaduh. Tujuannya agar masyarakat saling curiga termasuk personel di dalam kepolisian, BIN, dan TNI.

"Operasi intelijen asing yang sangat berbahaya karena mengadu domba para Bhayangkari negara, padahal hubungan Panglima, Kepala BIN, Kapolri harmonis dan baik baik saja, " tegasnya.

Dia meyakini pihak asing ingin menciptakan kegaduhan agar pembangunan di Indonesia terganggu.

"Masyarakat dibuat tidak tenang oleh isu isu sehingga resah dan tidak percaya pada pemerintah, ini sangat berbahaya, " katanya.

Dia menilai respon Menkopolhukam dalam menenangkan suasana sudah tepat dan terukur.

"Kalau setelah ini terus memanas, pasti ada kepentingan asing yang tidak ingin Indonesia akur, rukun, dan damai, " kata Ridlwan.

Koordinator Indonesia Intelligence Institute itu menghimbau masyarakat umum agar bijak sebelum menyebar kabar di media sosial.

"Bangsa ini kuat kalau bersatu, kita akan hancur jika dipecah belah dan diadu domba. Indonesia musti bersatu, " katanya.

Dia menambahkan masing masing institusi intelijen punya tugas dan kewenangan sendiri sendiri.

Intelijen TNI adalah intelijen tempur untuk kepentingan military intelligence. Tugasnya adalah memastikan pertahanan nasional kuat dari kemungkinan serangan pihak asing," katanya.

Ridlwan mengingatkan bahwa dalam tugas intelijen berlaku single user atau pengguna tunggal.

"Intelijen negara usernya adalah Presiden. Baik itu yang berdinas di intelijen militer /Bais maupun intelijen Polri dan intelijen BIN sama sama bertanggungjawab pada satu pengguna yakni Presiden, "tegasnya.(*)