TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Setara Institute, Hendardi meminta kepada presiden sebagai panglima tertinggi untuk segera melakukan evaluasi kepada Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo.

Bukan tanpa alasan, kata dia, belakangan, Gatot sangat terlihat melakukan manuver-manuver politik di tengah situasi dan kondisi bangsa.

Baca: Hendardi: Tujuan Aksi Massa yang Dilakukan Terus Menerus Itu untuk Lemahkan Jokowi

"Lihat saja, beberapa bulan belakangan sudah banyak yang dia lakukan memanfaatkan kondisi dan situasi. Presiden harus ambil sikap untuk segera evaluasi," jelas Hendardi saat dihubungi, Jakarta, Senin (25/9)

Jika nantinya dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh presiden, menyatakan harus mencabut Gatot dari posisi Panglima, hal itu harus dilakukan.

Manuver Gatot dirasa akan membahayakan bagi negara karena beberapa kali, manuver Gatot dinilai sudah menyalahi aturan UU TNI dan UU Intelejen.

Dia menjabarkan, setidaknya, Gatot sudah memanfaatkan situasi dengan isu PKI pada dua minggu ke belakang. Seperti, mengadakan nonton bareng film G/30S bersama prajurit dan masyarakat. Serta beberapa kali melakukan perang pernyataan dengan Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu.

"Terbaru itu kemarin kan mengatakan yang tidak seharusnya dikatakan. Memberi informasi intelejen kepada publik. Ini jelas sudah menyalahi aturan UU TNI," kata dia.

Terlebih, informasi tersebut, dikatakan oleh Gatot, berasal dari intelejen dengan status A1 atau berdasar pada sumber yang sangat dipercaya.

"Terlepas dari apa yang dibicarakan, Panglima sudah membeberkan informasi yang katanya A1 kepada publik saja sudah tidak etis," lanjut Hendardi.

Meski Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto sudah menjelaskan adanya miskomunikasi antar institusi, Hendardi mengatakan tidak seharusnya hal itu terjadi.

"Informasi A1 ini justru akan jadi pertanyaan dan kenapa harus dibicarakan di depan publik? Kalau itu off the record kepada media, kenapa juga harus bicara di pertemuan silaturahmi sebesar itu?" tegas Hendardi.

Paham Etika

Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, TB Hasanuddin mengkritik pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang menyebut ada institusi non-militer akan mendatangkan 5000 pucuk senjata.