TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Puluhan ulama asal Jawa Tengah menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/10) siang kemarin. Pertemuan berlangsung tertutup selama kurang lebih dua jam. 

KH Ahmad Khoirun Nasihin mengungkap, pertemuan tersebut pihaknya menyatakan dukungan kepada Jokowi mencalonkan diri kembali dalam pemilu presiden 2019 mendatang. Para ulama ingin Jokowi memimpin Indonesia sampai 2024.

"Saya enggak bahas apa-apa. Menyampaikan dukungan dengan beliau dengan Pak Joko Widodo biar sampai nanti bangunannya selesai 2024.Ini Jam'iyyah Ahli Thoriqoh Mu'tabaroh Indonesia itu dukung beliau biar selesai bangunan. Itu saja doa yang disampaikan," kata Nasihin.

Nasihin mengatakan, selama tiga tahun pemerintahannya berjalan, Presiden Jokowi sudah banyak melakukan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah di Indonesia.

Ia ingin infrastruktur itu selesai sampai akhir periode kedua pemerintahan Jokowi, tidak berhenti di tengah jalan.  "Jadi saya dukung. Saya di kanan, kiri bapak Jokowi. Saya orang Bapak Jokowi," ujar dia.

Nasihin mengatakan, pemerintahan Jokowi saat ini memang kerap diganggu oleh berbagai isu. Misalnya yang terakhir terkait dengan isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia. Padahal, Nasihin meyakini hal tersebut hanya lah isu yang dibuat-buat. "Itu PKI enggak ada Indonesia itu," kata dia.

Pertemuan Jokowi dengan ulama Jawa Tengah sebelumnya juga sudah pernah dilakukan pada 14 September di Istana Kepresidenan. Saat itu, para ulama juga menyampaikan dukungannya agar Jokowi kembali maju dalam Pilpres 2019.

Dalam dua hasil survei yang dirilis oleh lembaga survei masing-masing, Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dan lembaga survei Media Survei Nasional (Median) masih menempatkan Jokowi sebagai calon presiden yang paling diinginkan untuk kembali memimpin Indonesia di periode selanjutnya.

SMRC melakukan simulasi jika pilpres digelar sekarang dan hanya diikuti dua capres, yakni Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto.Hasilnya, elektabilitas Jokowi 53,7 persen dan Prabowo 37,2 persen. Adapun yang tidak menjawab 9,1 persen. Sementara Median merilis, elektabilitas Joko Widodo atau Jokowi memperoleh angka 36,2%. Di urutan kedua Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan angka 23,2%.

Sementara berdasarkan hasil survei yang dirilis lembaga Centre For Strategic and International Studies (CSIS) Selasa (12/9) lalu, Joko Widodo berpeluang kembali menghadapi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019 mendatang.

Berdasarkan survei yang diambil dari sampel sejumlah seribu orang dari 34 provinsi di Indonesia dengan margin error sekitar 3,1 persen dari tingkat kepercayaan sebesar 95 persen itu tingkat elektabilitas Jokowi mengalami peningkatan menjadi 50,9 persen.

Jumlah itu lebih besar dari dua tahun sebeumnya yang dapat diartikan terjadi peningkatan yakni 36,1 persen pada tahun 2015 dan 41,9 persen pada tahun 2016.

Sementara di posisi kedua hasil survei CSIS Prabowo mendapatkan suara sebesar 25,8 persen atau mengalami fluktuasi dibandingkan dua tahun ke belakang. Ketua Umum Partai Gerindra itu memperoleh elektabilitas sebanyak 28 persen pada 2015 dan menurun menjadi 24,3 persen pada tahun berikutnya.

CSIS meramalkan dua sosok itu akan menjadi lakon utama "head to head" pada Pilpres 2019 seperti pada Pilpres 2014.

Pasalnya tokoh-tokoh lain yang diharapkan meramaikan kontestasi memperoleh elektabilitas jauh di bawahnya seperti Susilo Bambang Yudhoyoni, Agus Harimurti Yudhoyoni, Gatot Nurmantyo, Tri Rismaharini, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Basuki Tjahaja Purnama, dan lain-lain.

Berikut elektabilitas beberapa tokoh nasional jelang Pilpres 2019 hasil survei CSIS
Joko Widodo
2015: 36,1 persen
2016: 41,9 persen
2017: 50,9 persen

Ridwan Kamil
2015: 3,6 persen
2016: 5,5 persen
2017: 2,1 persen

Anies Baswedan
2015: 1,4 persen
2016: 2,4 persen
2017: 0,7 persen
Tri Rismaharini
2015: 0 persen
2016: 4,1 persen
2017: 2,4 persen
Gatot Nurmantyo
2015: 0 persen
2016: 0 persen
2017: 1,8 persen
Agus Harimurti Yudhoyono:
2015: 0 persen
2016: 0 persen
2017: 2,8 persen
Tidak Tahu/Tidak Jelas
2015: 9,7 persen
2016: 3,7 persen
2017: 4,4 persen. (tribun/nic/fik/kcm/zal/yat)