Sikap itu, imbuhnya, malah akan membelah.

"Itu tidak boleh terjadi anggota TNI tidak boleh melakukan politik praktis," demikian ia menekankan sikapnya.

Rosi pun balik bertanya mengenai banyak partai politik yang menggadang-gadang Jenderal Gatot sebagai calon alternatif di pilpres 2019.

Menurut Jenderal Gatot, itu adalah hak prerogratif partai politik.

"Itu Hak prerogratif partai-partai. Saya tidak bisa melarang dan menegur," ucapnya.

"Biarkan saja. Tapi saya tetap konsisten, bahwa saya adalah prajurit sejati, tidak boleh berpolitik praktis. Politik saya adalah politik negara," imbuhnya.

Baca: Kenapa Seragam TNI Bercorak Loreng-loreng?

Sebelumya, menjelang HUT ke-72 TNI, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) merilis laporan terkait profesionalisme militer di tengah pusaran arus politik.

Wakil Koordinator Kontras Puri Kencana Putri menuturkan, setidaknya Kontras mencatat beberapa pernyataan dan sikap Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang dinilai kontroversial dan sarat politik meski dibantah sebagai pernyataan yang politis oleh Gatot.

Pernyataan dan sikap Panglima tersebut tidak sesuai dengan Buku Putih Pertahanan.

"TNI harus kembali ke Buku Putih Pertahanan. Pertahanan teritoral harus dijalankan. Seharusnya sikap militer berbasis pengelolaan keamanan tradisional dan non tradisional. Pernyataan Panglima Gatot beberapa kali bertentangan dengan Buku Putih," ujar Puri saat memberikan keterangan di kantor Kontras, Jakarta Pusat, Rabu (4/10/2017).

Pada Mei 2016, Gatot mengeluarkan analisis bahwa Indonesia akan masuk pada zona proxy war, dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia.

Kemudian, menjelang HUT ke-71 TNI, Gatot mengusulkan untuk dipulihkannya kembali hak berpolitik aparat TNI.

Gatot juga pernah hadir bersama dengan ribuan pendemo 212 di akhir tahun 2016. Saat itu, Panglima menggunakan peci putih.