TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Relawan Jokowi, Sulaiman Haikal mengaku heran dengan pernyataan Anggota DPR RI fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Nasir Djamil yang menyinggung permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) pada masa pemerintahan Presiden RI Joko Widodo dalam 3 tahun terakhir.

Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini penyelesaian terhadap pelanggaran berat HAM masih dilakukan.

"Penyelesaian itu tetap berjalan, rekonsiliasi tetap berjalan, makanya tadi agak aneh dari PKS menyinggung soal HAM ya," ujar Sulaiman saat ditemui usai diskusi publik di Restoran Warunkomando, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (6/10/2017).

Kendati demikian, ia menerima kritikan anggota Komisi III itu sebagai masukan bagi pemerintahan saat ini.

"Tapi itu masukan dari PKS mengenai HAM (untuk pemerintahan Jokowi)," jelas Sulaiman.

Baca: Siapa yang Tepat Dampingi Jokowi di Pilpres 2019? Ini Jawabannya

Sulaiman kembali mengingatkan bahwa selama ini pemerintah telah mengadakan rekonsiliasi beberapa kali,

"Pemerintah sudah beberapa kali menginisiasi acara rekonsiliasi,".

Namun ia menilai ada saja segelintir oknum yang mengganggu upaya pemerintah dalam menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM itu, termasuk mereka yang memiliki ideologi radikal.

"Tapi kita lihat memang ada sekelompok atau segelintir orang yang punya ideologi sangat radikal, ini sangat mengganggu," tegas Sulaiman.

Tidak hanya itu, Sulaiman menegaskan oknum-oknum tersebut juga tidak segan untuk menyebarkan fitnah.

Fitnah yang dinilai mampu untuk mengganggu jalannya pemerintahan Jokowi-JK, satu diantaranya yakni isu bahwa rekonsiliasi tersebut ditunggangi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI).

"Bahkan (mereka) menyebarkan fitnah bahwa rekonsiliasi ini ditunggangi oleh PKI dan lain sebagainya," tandas Sulaiman.

Dalam diskusi publik bertajuk 'Evaluasi 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK' tersebut, turut hadir pula Anggota DPR RI fraksi Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi, Anggota DPR RI fraksi PKS Muhammad Nasir Djamil, serta Presidium Persatuan Pergerakan Andrianto.