TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK (KPK) sejak Jumat (6/10/2017) hingga Sabtu (7/10/2017) di Jakarta dan sekitarnya diduga terkait pengamanan kasus.

‎Dalam operasi senyap tersebut, ada beberapa pihak yang diamankan diantaranya Politisi Golkar dari Dapil Sulawesi Utara (Sulut), Aditya Anugrah Moha (AAM), Ketua Pengadilan Tinggi Sulut, Sudiwandono‎, dan Marlina Moha, anggota DPRD Sulut.

Dalam OTT ini, KPK menyita uang tunai sekitar SGD 10.000. Uang itu disita dari sebuah mobil milik salah seorang pihak yang turut ditangkap di Jakarta.

Uang di dalam mobil itu bukanlah pemberian pertama.

Terdapat sejumlah pemberian lain yang jika dijumlah totalnya lebih dari ratusan ribu Dollar Singapura.

Uang tersebut diduga merupakan suap yang diberikan anggota DPR, Aditya Anugrah Moha kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara (PT Sulut) Sudiwandono.

Suap dimaksudkan agar Sudiwandono yang menjadi Majelis Hakim mengabulkan banding yang diajukan seorang terdakwa perkara korupsi yang ditangani Kejaksaan.

Baca: Politisi Golkar yang Ditangkap KPK Diduga Aditya Anugrah Moha

Sebelumnya terdakwa tersebut telah divonis bersalah di tingkat pengadilan pertama atau Pengadilan Tipikor Manado.

Menurut informasi yang dihimpun Tribunnews.com, kasus yang dimaksud ialah korupsi TPAPD Bolaang Mongondow, dengan terdakwanya Marlina Moha Siahaan alias Moha.

Malina Moha adalah mantan Bupati Bolmong dua periode, dia juga anggota DPRD Sulut.

Sementara Aditya Anugrah Moha adalah anak dari Malina Moha.

Dugaan sementara, Aditya Anugrah Moha‎ menyuap Sudiwandono, Ketua Pengadilan Tinggi Manado agar memenangkan ibundanya, Marlina Moha dalam banding.

Sedari akhir September 2017, Marlina Moha terlihat berada di Jakarta mengikuti koordinasi terbatas Partai Golkar.

Padahal saat itu, 27 September 2017 seharusnya Marlina‎ Moha menghuni Rutan Kelas Dua Manado menjalani masa tahanannya selama lima tahun.

Dikonfirmasi ke kuasa hukumnya, Chandra ‎Palutungan membenarkan kliennya itu berada di Jakarta.

Padahal saat itu, 27 September 2017 seharusnya Marlina‎ Moha menghuni Rutan Kelas Dua Manado menjalani masa tahanannya selama lima tahun.

‎‎"Kami punya surat dari pengadilan tinggi Sulut, bahwa kliennya tidak bisa ditahan," katanya.

Chandra Palutungan menjelaskan saat ini pihaknya tengah masuk proses banding di Pengadilan Tinggi Sulut.

Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim, Sugiyanto bersama Hakim Anggota, yakni Halidja Wally dan Emma Ellyani telah memvonis Marlina Moha bersalah selama 5 tahun.

Vonis ini lebih tinggi dari tuntutan 4,6 tahun yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Majelis hakim juga mewajibkan Marlina Moha, membayar Uang Pengganti sebesar Rp 1,2 miliar lebih ditambah denda sebesar Rp 200 juta.

Marlina Moha sempat menolak dakwaan dan tuntutan JPU yang menyebut dirinya bersalah dan terlibat dalam perkara korupsi TPAPD Bolmong.

Dalam pledoi pribadinya, Marlina Moha menyebut jika dia tidak mengetahui adanya proses pinjam uang dengan menggunakan dana TPAPD atas nama Suharjo Makalalang, Mursid Potabuga, Cymmy CP Wua dan Ikram Lasinggarung.

Atas kasus ini, ketua Pengadilan Tinggi Sulut, Sudiwandono‎ sempat mengklarifikasi alasan dirinya belum menandatangani berkas penahanan Marlina Mona karena berkas banding dari JPU yang dikirim melalui pengadilan negeri Manado kepada pihaknya terlambat.

"Berkasnya terlambat masuk ke pihak kami, jadi saya masih enggan menandatangani surat penahanannya. Untuk lebih lengkapnya silahkan tanya ke PN Manado," aku Sudiwandono beberapa waktu lalu.

Kepala Pengadilan Negeri Manado, Djaniko Girsang melalui Humasnya, Moh alifo Usup membantaj jika berkasnya terlambat dikirim.

Terpisah, Politikus Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi mengaku pihaknya masih mencari tahu kebenaran kabar penangkapan terhadap Aditya Anugrah Moha.

"Saya juga masih konfirmasi apakah itu dari fraksi Partai Golkar. Saya belum tahu apakah itu benar Aditya Moha atau bukan," ujar Bobby saat dikonfirmasi wartawan.

Guna memastikan informasi itu, Bobby sudah mencoba menghubungi Aditya Mohan lewat pesan singkat namun belum ada balasan.