Nusron Protes Yorrys Dipecat: Seharusnya yang Dipecat Itu Yang Terlibat Korupsi
"Saya enggak setuju (pemecatan Yorrys Raweyai). Situasi kayak gini kita tidak boleh mecat orang, nambah orang boleh," kata Nusron Wahid
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Bidang Pemenangan Pemilu wilayah Sumatera-Jawa, DPP Partai Golkar, Nusron Wahid memgaku tak setuju dengan pemecatan Koordinator Polhukam Golkar Yorrys Raweyai.
Diketahui, hasil rapat pleno yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto telah menunjuk Letjen (Purn) Eko Wiratmoko sebagai pengganti Yorrys Raweyai.
"Saya enggak setuju (pemecatan Yorrys Raweyai). Situasi kayak gini kita tidak boleh mecat orang, nambah orang boleh," kata Nusron Wahid usai rapat pleno di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neri, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (11/10/2017).
Nusron mengungkapkan, harusnya Partai Golkar bukan memberhentikan anggota lama melainkan menambah anggota baru.
Sebab, tiap kader partai yang sudah lama terlibat di partai, pasti mempunyai pendukung.
"Situasi sekarang ini kita enggak boleh memecat orang, nambah orang boleh, karena kita butuh pendukung. Sejelek jeleknya orang itu punya pendukung, mau 10 ribu, seribu, dua ribu, tiga ribu, sementara kita butuh pengikut," papar Nusron Nusron.
Selain itu, tambah Nusron, apabila pemecatan terjadi, secara otomatis banyak pihak yang akan kecewa terutama orang-orang terdekat yang mendapat pecatan.
Baca: Banyak Tampilkan Mahluk Astral, Film Mereka Yang Tak Terlihat Pecahkan Rekor MURI
Baca: Majelis Tinggi Partai Demokrat Akan Tentukan Sikap Soal Pilkada Jatim Oktober Ini
"Ini kalau dipecat kan kecewa, keluarganya kecewa, temannya kecewa, koleganya kecewa, nanti enggak jadi milih lagi. Sikap saya seperti itu," jelas Nusron Wahid.
Nuston juga menyampaikan bahwa yang seharusnya menerima pemecatan dari partai adalah para anggota yang terbukti dan terlibat dalam korupsi.
Hal tersebut, kata Nusron, otomatis menambah kepercayaan masyarakat terhadap partai dan menaikan elektabilitas jelas Pemilukada 2018 dan Pemilihan Umum 2019 mendatang.
"Yang harus dipecat itu orang yang sudah terbukti melakukan tindakan korupsi. Itu harus dipecat, idealnya. Saya sampaikan apa adanya. Namanya restrukturisasi, revitalisasi itu dalam rangka proses menambah kekuatan demi pemenangan pemilu mendatang. Tapi sudah diputuskan seperti itu. Kita lihat nanti seperti apa," teranf Nusron Wahid.
