TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tantangan infrastruktur Indonesia dalam perjalanannya untuk menjadi bagian dari sepuluh besar ekonomi global tahun 2025 sangat besar.

Diperlukan percepatan dan perluasan infrastruktur perkotaan seperti sistem angkutan cepat massal, air, konektivitas pelabuhan, jalan, energi, serta infrastruktur sosial seperti rumah sakit.

Program infrastruktur jangka menengah Pemerintah Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-19) mencurahkan perhatian yang signifikan terhadap infrastruktur, menguraikan bidang prioritas untuk investasi untuk menerjemahkan perencanaan guna memungkinkan peningkatan investasi infrastruktur dan penyertaan modal secara substansial.

Bernardus R Djonoputro, Country Head Deloitte Infrastructure & Capital Projects mengatakan, sekitar Rp 2.000 triliun rupiah dibutuhkan untuk membangun sampai 2019 akan sangat menentukan capaian pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen.

"Keikut sertaan investor swasta menjadi kunci, dan sudah tidak dapat ditunda,"  katanya di sela-sela ajang Deloitte Indonesia Infrastructure CEO Forum 2017 di Jakarta, Kamis (19/10/2017).

Baca: Wakil Ketua MPR: Jokowi Memiliki Program Infrastruktur Lebih Baik Dari Sebelumnya

Ia menyatakan, Deloitte Infrastructure and Capital Projects telah aktif sebagai penasihat keuangan dan teknisuntuk investor dan instansi pemerintah di Indonesia dalam berbagai proyek penting seperti transportasi perkotaan, pelabuhan dan Zona Ekonomi Khusus.

"Inia komitmen  kami mengadvokasi hasil Public Private Partnerships (PPP) yang diterimasecara global," kata Bernardus.

Claudia Lauw, Country Leader Deloitte Indonesia mengatakan, Deloitte Indonesia Infrastructure CEO Forum 2017" merupakan kontribusi Deloitte Indonesia untuk menguraikan kebutuhan dalam memperbaiki penyediaan infrastruktur.

"Juga menghasilkan anjuran atau saran terbaik dan memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk mencapai solusi," katanya.