Profesional yang menjadi responden adalah kalangan PNS, profesional di kalangan swasta, dan juga di kalangan BUMN.Survei dilakukan pada tanggal 10-5 Oktober melalui wawancara tatap muka.

Dalam hasil survei ini diketahui bahwa relasi antara agama dan negara, bahwa dalam persepsi kepemimpinan, ada 29,7% yang tak mendukung pemimpi non muslim dan dari jumlah ini 31,3% adalah golongan PNS, kemudian 25,9% swasta dan 25,9% karyawan BUMN. Dalam isu perda syariah, sebanyak 27,6% profesional mendukung perda syariah karena dianggap tepat mengakomodir agama mayoritas.

“Dari jumlah ini, PNS yang mendukung perda syariah sebanyak 35,3%, swaata 36,6%. Adapun yang menyatakan perda syariah tak tepat karena membahayakan NKRI adalah sebanyak 45,1%,” ujarnya

"Kemudian ketika ditanya Pancasila sebagai idologi negara, mayoritas profesional sebanyak 84,5% menyatakan Pancasila sebagai idiologi yang tepat bagi negara Indonesia sedangkan 15,5% menyatakan idiologi Islam yang tepat. Namun menariknya, PNS yang menyatakan idiologi Islam yang tepat di Indonesia ada sebanyak 19,4%, jauh lebih besar dibanding swasta 9,1% dan BUMN 18,1%," jelas Hasanuddin Ali.

Hasanuddin menjelaskan, yang tak kalah menarik, 29,6% profesional setuju bahwa negara Islam perlu diperjuangkan untuk penerapan Islam secara kaffah. Namun ketika dipersempit dengan khilafah sebagai bentuk negara, profesional yang setuju khilafah sebanyak 16%, dan 84% menyatakan yang ideal adalah NKRI.

"Dalam soal jihad untuk tegaknya agama Islam, mayoritas profesional tak seyuju berjihad. Namun tak bisa diabaikan juga bahwa ada 19,6% profesional yang setuju bahkan ini lebih banyak PNS dibanding yang BUMN maupun swasta," imbuhnya.