TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Usai tiba di Tanah Air setelah menghadiri KTT D-8 di Istanbul, Turki dan menunaikan ibadah umrah di Arab Saudi, Wakil presiden Jusuf Kalla mengikuti sejumlah kegiatan.

Setelah menerima tamu kehormatan Wakil Presiden Nigeria Yemi Osinbajo di Bandara Halim Perdanakusumah pada Selasa pagi (24/10/2017), JK kemudian menuju istana merdeka untuk mengikuti rapat terbatas bersama presiden Joko Widodo dan sejumlah kementerian terkait membahas pembentukan Densus Tipikor Polri.

Saat ditanya perihal rapat pembentukan Densus‎ Tipikor yang akan dihadirinya, JK tersenyum dan meminta wartawan menunggu hasilnya.‎ Untuk diketahui JK merupakan salah satu pejabat pemerintah yang tidak setuju dengan pembentukan Densus Tipikor.

"Tunggu saja hasilnya itu," katanya.

Begitu pula saat ditanya sikap yang akan disampaikannya pada rapat pembentukan Densus tipikor. JK tidak menjawab apakah dirinya akan menyetujui pembentukan atau menolaknya.

"Namanya rapat ada yang disetujui, atau menolak. bukan saya," katanya.

Sebelum bertolak menghadiri KTT D-8 di Turki, JK sempat menyampaikan pandangannya soal Densus Tipikor. Menurutnya pembentukan Densus tersebut belum terlalu diperlukan sekarang ini.
JK mengatakan pemberantasan Korupsi sebaiknya difokuskan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jadi cukup biar KPK dulu, toh sebenarnya polisi, kejaksaan juga masih bisa menjalankan tugas dan itu bisa. Tidak berarti perlu ada tim baru untuk melakukan itu. Tim yang ada sekarang juga bisa," kata Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa, (17/10/2017).

Menurut JK, jangan sampai pembentukan Densus Tipikor hingga ke wilayah memicu rasa takut pejabat dalam mengambil keputusan. Takutnya pejabat mengambil keputusan akan menghambat pembangunan.

"Kita juga haruslah hati-hati juga jangan isu pemberantasan korupsi itu menakutkan bagi semua orang sehingga menakutkan pejabat membuat kebijakan," katanya.

Menurut dia, dalam pemberantasan korupsi diperlukan objektivitas. Pemberantasan korupsi tidak kemudian menyapu semuanya sehingga membuat pejabat atau pengambil kebijakan takut.

‎"Iya itu difokuskan dulu lah si KPK itu, KPK dibantu, dan sambil bekerja secara baik‎," pungkasnya.