TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komitmen Pemerintah Joko Widodo - Jusuf Kalla dalam menuntaskan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu, menurut Komisioner Komnas HAM, Muhammad Nurkhoiron, tidak jauh berbeda dengan komitmen pemerintahan sebelumnya, Susilo Bambang Yudoyono - Boediono.

Kepada wartawan di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2017), ia menyebut kendala yang dihadapi pemerintah saat ini tidak jauh berbeda dengan rezim sebelumnya dalam mengungkap kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, dan hasilnya pun tidak jauh berbeda.

"Mungkin Presiden punya komitmen, tapi ketika harus berhadapan dengan kelompok-kelompok militer, dengan kelompok Islam, sama saja," ujarnya.

Kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, antara lain adalah kasus perburuan dan pembunuhan kader serta simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang disebut dengan kasus peristiwa 65, kasus pembunuhan Amir Biki dan pendukungnya di Tanjung Priok pada 1984, kasus Talangsari, kasus penembakan misterius (Petrus), dan kasus kerusuhan seputar tahun 1997-1998.

Baca: Bila DPR RI Setujui Perppu Ormas, Yusril: Uji Materi Kehilangan Obyek

Dalam kasus-kasus tersebut, pihak yang banyak terlibat adalah TNI. Rezim saat ini, walaupun menyediakan komunikasi dan kordinasi yang lebih mudah bagi Komnas HAM untuk bekerja, namun tidak menunjukan komitmen yang lebih baik dari pemerintahan sebelumnya.

"Sama saja rezim yang lalu dengan rezim saat ini," katanya.