Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Research Manager Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, mulusnya rencana DPR yang mendapatkan persetujuan pemerintah terkait pembangunan gedung baru, tak terlepas dari kian harmonisnya relasi antara DPR dan pemerintah.

Menurutnya, kemesraan relasi kedua lembaga ini nyaris menghilangkan peran check and balances satu dengan yang lainnya.

"DPR dengan mudah menjadi 'stempel' bagi program pemerintah, dan pemerintah pun menikmati setiap dukungan DPR tersebut," kata Lucius lewat keterangan yang diterima, Kamis (26/10/2017).

Baca: Mendagri: Jangan Tuduh Pemerintah Gunakan Pancasila untuk Memukul Ormas

Dirinya mengatakan, dukungan anggaran untuk gedung baru, lahir dalam suasana penuh harmoni tersebut.

"Apalagi menjelang tahun politik, konsolidasi juga dibutuhkan Pemerintah khususnya Presiden yang sangat mungkin mengharapkan dukungan untuk keberlanjutan jabatannya," katanya.

Untuk itu baginya, dukungan dari DPR tentu bisa menandakan dukungan dari partai politik yang akan dibutuhkan presiden untuk menjadi pra syarat bagi keinginannya untuk mencalonkan diri lagi di Pilpres 2019 nanti.

"Sesungguhnya terasa aneh ketika Pemerintah yang nyatanya membutuhkan anggaran besar untuk membiayai program-programnya diseluruh tanah air begitu saja menyetujui anggaran pembangunan gedung sebesar Rp 600 Miliar," katanya.

Sementara dari sisi urgensi, kepentingan pembangunan yang bisa langsung dirasakan rakyat itu lebih mendesak ketimbang menyediakan fasilitas bagi DPR yang sejauh ini gagal membuktikan kinerja mereka melalui fungsi-fungsi utamanya.

"Tentu saja sikap pemerintah seperti ini hanya bisa dijelaskan dengan menyebutkan kepentingan politik sebagai dasarnya," katanya.

Menurutnya, rencana pembangunan gedung ini walaupun sudah disetujui Pemerintah bukan berarti penolakan publik atasnya terhenti seketika.

"Publik harus tetap mengawasi langkah lanjutan pembangunan ini. Khususnya untuk mengantisipasi kemungkinan penyelwengan anggaran pembangunan ini oleh segelintir elit baik di DPR maupun pemerintah," katanya.

Sementara fakta bahwa kian banyak koruptor yang ditangkap KPK menunukkan bahwa kerakusan politisi masih cukup tinggi untuk menyelewengkan anggaran negara. Sehingga perlu diawasi betul pelaksanaan proyek ini.

"Bilaperlu KPK harus turun tangan untuk memastikan tak adanya penyelewengan dalam proyek tersebut," kata Lucius.