Bupati Tanahbumbu Konsultasi Kepada KPK Sikapi Fenomena Banyak Kepala Daerah Tertangkap Korupsi
Bupati Tanahbumbu, Kalimantan Selatan, Mardani H Maming, Jumat (3/11/2017) menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Adi Suhendi
Laporan wartawan Tribunnews.com. Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bupati Tanahbumbu, Kalimantan Selatan, Mardani H Maming, Jumat (3/11/2017) menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kedatangan Mardani terkait dengan fenomena kian maraknya kepala daerah ditangkap KPK melalui operasi senyap karena tersangkut kasus korupsi.
Mardani ditemui dua wakil pimpinan KPK, yakni Saut Situmorang dan Basaria Panjaitan.
Baca: Sempat Alami Gangguan Satu Jam, Server WhatsApp Diduga Bermasalah
"Tadi komunikasi secara sehat dengan KPK, karena kan akhir-akhir ini dari gejolak politik banyak bupati-bupati yang tertangkap sehingga saya minta masukan ke KPK untuk meminta data regional kita gimana jalan keluarnya seperti apa sehingga ada jalan yang baik," ucap Mardani yang menggunakan batik lengan panjang tersebut.
Dikonfirmasi kerja sama apa yang akan dilakukan dengan menggandeng KPK? Mardani mengaku akan mengedepankan pencegahan agar tidak ada peluang untuk melakukan korupsi.
Baca: Fadli Zon: Pemerintah Harus Segera Sadar dan Bangun dari Mimpi
"Kami mau pencegahan dulu, nanti mau minta saran ke KPK. Setiap regional mana yang jadi masalah, itu dirumuskan bersama," katanya.
Diketahui selama ini, kepemimpinan Mardani bersama dengan wakilnya, Sudian Noor sepanjang tahun 2016 yang lalu berhasil meraih 10 penghargaan.
Menurut Mardani, capaian keberhasilan di pemerintahnya tidak lepas dari kerja keras dirinya dan wakilnya beserta jajaran pemerintah daerah serta lapisan masyarakat.
Baca: Becak Untuk Jemput Tamu Pernikahan Putri Jokowi Dicuci Hingga Ganti Suku Cadang
10 penghargaan tersebut diantaranya penghargaan dari Bawaslu Award tahun 2016 kepada Bupati Tanahbumbu karena sukses membantu terselenggaranya pengawasan dalam tahapan pemilihan kepada daerah serentak.
Selanjutnya penghargaan dari BPK RI Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan atas prestasi Opini WTP tahun 2015.
Hingga penghargaan dari Kementerian Keuangan RI Anugerah Dana Rakca tahun 2016.
Baca: Tolak Berhubungan Intim, Suami Bakar Alat Kelamin Istrinya Dengan Cairan Kimia
Dalam berbagai kesempatan, Mardani juga sering kali meminta jajaranya untuk mencegah korupsi utamanya dalam penyelewengan dana desa.
Saat melantik 50 Kepala Desa Hasil Pilkades Serentak tahun 2017, Senin (23/10/2017) di Batulicin, Mardani meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tanah Bumbu untuk membuat kerjasama antara pihak desa dengan penegak hukum untuk pencegahan korupsi terkait Dana Satu Miliar Satu Desa.