Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Generasi Muda Partai Golkar (GMPG), kembali melakukan gerakan dengan mendatangi Istana Presiden, Kamis (9/11/2017).

Kehadiran GMPG di istana untuk menyampaikan secara langsung 'Surat Terbuka' GMPG yang ditujukan khusus kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Koordinator GMPG Ahmad Doli Kurnia menjelaskan, surat tersebut berisi beberapa poin.

Baca: Ingin Taaruf, Ridwan Kamil Ungkap Kemungkinan Dirinya Menjadi Kader Golkar

Pertama, GMPG memohon kepada Presiden sebagai Kepala Negara untuk dapat lebih tegas memberikan dukungan terhadap langkah-langkah pemberantasan korupsi.

"Khususnya menjaga keberadaan KPK sebagai satu-satunya lembaga yang dipercaya rakyat dan dijamin undang-undang dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia," kata Doli kepada wartawan di lokasi, Kamis (9/11/2017).

Menurutnya, akhir-akhir ini keberadaan KPK terancam ketika menangani kasus besar, yang juga berhadapan dengan para pejabat politik atau lembaga tinggi negara.

Baca: Suami Dokter Masih Menenteng Senjata Api Usai Tembak Istrinya dan Berjalan Ke Luar Klinik

"Kasus megakorupsi e-KTP misalnya, yang diduga melibatkan Setya Novanto, yang adalah Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, telah menghadapkan KPK dengan berbagai tantangan dan cobaan," kata Doli.

Dirinya menjelaskan, mulai peristiwa penyiraman air keras terhadap Novel, lahirnya Pansus Hak Angket DPR, kemudian adanya gagasan membentuk Densus Anti Korupsi di dalam tubuh Polri.

"Bahkan kriminalisasi terhadap pimpinan KPK, Agus Raharjo dan Saut Situmorang yang dipolisikan kemarin oleh kuasa hukum Novanto, itu sudah pada tahap yang melampaui batas," katanya.

Baca: Kronologi Dokter Ditembak Suaminya Hingga Tewas di Klinik

Menurutnya, apa yang dilakukan Novanto saat ini sudah mengancam tatanan kehidupan sosial, politik, demokrasi, dan hukum di Indonesia.

Doli menuding rekayasa peradilan, mengendalikan lembaga penegak hukum, kemudian mengadu domba antar lembaga penegak hukum, adalah sesuatu tindakan yang merusak dan kontraproduktif bagi pembangunan politik dan hukum Indonesia ke depan.

"Cara-cara pendekatan kekuasaan, intimidatif, represif, dan brutal saat menghadapi gerakan KPK dan elemen masyarakat lainnya yang melakukan pemberantasan korupsi, sesungguhnya itu menciderai Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi," katanya.

Baca: Penembak Dokter Wanita di Klinik Jakarta Timur Ternyata Suaminya

Selanjutnya Doli mengaku juga ingin meminta klarifikasi atas beredarnya informasi, termasuk yang sering disebutkan bahwa Novanto sengaja dilindungi.

"Ketiga, sebagai kader muda Partai Golkar, kami juga berharap Bapak Jokowi, yang adalah Calon Presiden 2019 dari Partai Golkar, juga dapat ikut memberikan perhatian dan dorongan untuk menyelamatkan Golkar dari keterpurukan," katanya.

Doli mentakanan, kepemimpinan Novanto yang sudah tercitrakan negatif di masyarakat, karena sering dikaitkan terus dengan isu korupsi, utamanya kasus e-KTP, sangatlah membuat Golkar terpuruk di mata publik.

"Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah ketika semua bentuk kampanye Golkar yang menempatkan gambar Bapak Jokowi bersama dengan SN di berbagai atribut Golkar, itu akan berimbas negatif terhadap citra Bapak," katanya.