Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengapresasi keberhasilan Tim Gabungan TNI dan Polri dalam operasi pembebasan sandera di Kampung Banti dan Kimbely, Tembagapura, Mimika, Papua, Jumat pagi (17/11/2017) kemarin.

Menurutnya, operasi yang menyangkut soal pertahanan dan keamanan memang membutuhkan kerjasama antara TNI dan Polri.

"Itu kerja sama yang baik sekali, sekaligus menunjukkan kualitas dan profesionalitas aparat kita," kata Fadli dalam keterangan yang diterima, Minggu (19/11/2017).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan, kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang beroperasi di Papua kian jelas merupakan kelompok teroris bersenjata dengan semangat separatis.

Fadli mengatakan, penanganannya memang tak bisa dilakukan hanya dengan operasi keamanan oleh Polri, tapi juga harus melibatkan TNI sebagai aparat pertahanan negara.

"Sesudah Reformasi, tanggung jawab menjaga keutuhan Indonesia memang harus dilaksanakan sesuai fungsi masing-masing," kata Fadli.

Dirinya menjelaskan, selain keberhasilan operasi pembebasan kemarin, perlu disadari gerakan pro-kemerdekaan Papua saat ini sebenarnya lebih banyak menggunakan jalur diplomasi, media sosial, propaganda media, serta memanfaatkan jaringan organisasi-organisasi internasional, ketimbang menggunakan aksi militer.

"Semua itu saya kira seharusnya mempengaruhi pola pendekatan pemerintah dalam menangani Papua," katanya.

Hal ini untuk menutup celah diplomasi terkait isu Papua, DPR saat ini sedang merancang sebuah forum regional yang akan mengundang dan mengumpulkan parlemen negara-negara Kepulauan Pasifik.

"Kita harus merangkul tetangga-tetangga kita, terutama dalam hal ini adalah negara-negara Pasifik, terkait isu Papua ini. Mereka harus mendapatkan informasi dan pemahaman yang benar tentang Papua," katanya.

Menurutnya, inisiasi pembentukan forum diplomasi itu harus datang dari pemerintah dan perlu segera. Berkaca dari kasus Timor Timur, pemerintah tak boleh lengah dalam mengamankan jalur diplomasi ini.

"Meski pendekatan keamanan masih diperlukan, tapi ujung tombak stabilitas Papua sebenarnya adalah pendekatan ekonomi dan keadilan. Dalam soal ekonomi dan keadilan ini saya menilai pemerintah sudah melakukan sejumlah kebijakan populis yang baik, seperti misalnya kebijakan BBM satu harga," kata Fadli.

Menurutnya, dalam soal ini pula sebenarnya terletak urgensi Otonomi Khusus Papua, yang dalam pelaksanaannya melibatkan dana sangat besar.

Apalagi setelah lebih dari lima belas tahun, dana itu mestinya telah digunakan untuk membangun banyak hal di Papua, baik manusia maupun infrastruktur fisik, sehingga Papua hari ini semestinya tak lagi jauh ketinggalan dari wilayah Indonesia lainnya.

Namun, jika hari ini masih ditemukan fakta sebaliknya, bahwa kesejahteraan itu ternyata tak banyak mengalir ke bawah, tapi hanya dinikmati oleh elite daerah, berarti kita punya masalah serius dalam pelaksanaan Otsus.

"Saya kira pemerintah, BPK, dan KPK, tentu bersama DPR, perlu untuk membahas masalah ini. Kita perlu melakukan audit yang lebih serius terhadap pelaksanaan Otsus, tak hanya untuk kacamata sempit soal administrasi penggunaan keuangan negara, tapi terutama karena masalah ini sangat terkait masa depan keutuhan berbangsa dan bernegara," katanya.

Namun Fadli menekankan, bahwa Papua masih disandera oleh isu kesenjangan dan ketidakadilan.

"Ini juga harus ditangani dengan seksama," katanya.