TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pascapenahanan Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), partai Golkar tidak punya pilihan lain selain mengganti Ketua Umumnya.

Keputusan itu menurut Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang, sangat dibutuhkan Golkar saat ini demi menyelamatkan partai mengingat agenda politik nasional seperti Pilkada 2018 dan Pileg-Pilpres 2019.

Menurut Sebastian Salang, partai Golkar tidak punya waktu yang panjang untuk mengulur ulur pergantian Setya Novanto, sebab dua agenda politik penting itu tinggal menghitung hari.

"Golkar membutuhkan ketua umum untuk mengkonsolidasi partai dan mempersiapkan pelaksanaan agenda politik tersebut," ujar Sebastian Salang kepada Tribunnews.com, Selasa (21/11/2017).

Dia tegaskan, keputusan itu sangat penting jika Golkar ingin mempertahankan atau meningkatkan perolehan suara pada pemilu mendatang.

Soal siapa orang yang tepat? Dia menilai Golkar memiliki banyak kader mumpuni.

Baca: Ini Kecepatan Mobil Yang Ditumpangi Setya Novanto Saat Kecelakaan

Memang Golkar tidak kekurangan orang. Namun yang dibutuhkan saat ini adalah sosok yang memiliki karakter mengayomi. Sebab friksi di internal Golkar sebagai akibat konflik sebelumnya, masih ada.

Sosok seperti Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo, menurutnya, bisa diterima semua elemen di Partai Golkar.

"Orang seperti Airlangga Hartarto mungkin bisa diterima semua elemen di Golkar, atau Bambang Susetyo juga bisa," kata Sebastian Salang.

Apakah Golkar tetap mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilu 2019, jika ketua umum diganti?

Pada akhirnya, partai akan membuat keputusan dengan pertimbangan rasional.

Artinya, Golkar akan mendukung calon yang memiliki tingkat elektabilitas paling tinggi. Atau mendukung calon yang berpeluang menang.

"Saat ini, Jokowi adalah calon yang paling kuat diantara sejumlah tokoh yang mungkin akan maju pada Pilpres mendatang," katanya.