TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Tito Karnavian bersama peneliti LIPI, Hermawan Sulistyo mengeluarkan buku berjudul 'Democratic Policing'.

Acara launching dan bedah buku digelar di Gedung LIPI, Jakarta, pada Selasa (21/11/2017).

Buku setebal 494 halaman itu membahas paradigma aparat kepolisian pada era demokrasi di Indonesia tentang polisi bukan merupakan alat kekuasaan negara melainkan mengabdi dan melindungi masyarakat secara umum.

Menurut mantan Kapolda Metro Jaya itu diterbitkan buku itu sebagai pedoman bagi aparat kepolisian untuk bekerja.

Baca: Angkot Ringsek Ditabrak Truk Tronton, Sopir dan 3 Penumpang Terluka

Sehingga, buku itu penting bukan hanya bagi dunia akademik.

"Bagi saya ini penting kenapa? Karena sebagai kepala polisi Indonesia, saya diberi amanat bagaimana mengubah mindset kemudian melakukan perubahan-perubahan reformasi di kepolisian," tutur Tito, di Gedung LIPI, Jakarta, pada Selasa (21/11/2017).

Dia menjelaskan, instansi penegak hukum tersebut sudah membuat cetak biru tentang reformasi kepolisian sejak awal 1998.

Baca: Diperiksa KPK, Setnov Jalan Pelan Dibantu Penyidik

Reformasi kepolisian meliputi reformasi di bidang struktural, organisasi, instrumen, dan aturan-aturan hukum.

Namun, menurut dia, budaya atau kultur di dalam kepolisian paling banyak belum berhasil.

"Ini yang menjadi tanggungjawab kami termasuk saya bagaimana mengubah kultur dan mainset untuk memahami betul bahwa sekarang ini adalah era demokrasi. Sekarang ini yang punya negara adalah rakyat dan bagaimana kita bisa menempatkan polisi kita agar dapat dipercaya publik," kata dia.

Sementara itu, Hermawan Sulistyo, mengatakan Tito Karnavian menuangkan sendiri ide-ide mengenai sosok polisi di era demokratis dalam karyanya itu.

Sehingga, dalam proses pembuatan muncul kekhawatiran.

"Saya bilang Pak Tito jangan khawatir soal penyusunan. Saya kumpulkan dan catat ide, kemudian kirim ke Pak Tito lalu disusun bersama," tambahnya.