TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Ketua DPR, Ade Komarudin alias Akom menyerahkan nasib Partai Golkar kepada para pengurus di daerah baik kabupaten/kota maupun provinsi.

Ini terkait Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto (SN) yang kini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus korupsi e-KTP.

Menurut Akom, para pengurus daerah lah yang paling merasakan langsung dampak penahanan yang dilakukan KPK terhadap Setya Novanto.

"Kita serahkan saja pada teman-teman pemilik suara di tingkat DPD I dan DPD 2. Mereka itu yang menyadari benar bahwa partai ini harus kokoh dan siap," kata Akom, Rabu (22/11/2017) usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk Setya Novanto.

Lebih lanjut, Akom juga mengakui kasus hukum yang menjerat Setya Novanto mengganggu kinerja Partai Golkar.

Baca: Muhaimin: Jas Hijau Bukan untuk Menyaingi Jas Merah Soekarno

Terlebih, dalam waktu dekat akan digelar Pilkada serentak 2018 dan Pemilihan Legislatif serta Pemilihan Presiden pada 2019.

"Pasti harus diakui ada dampak karena itu kita serahkan pada seluruh tingkat 2 pemilik suara seluruh Indonesia dan tingkat I untuk sama-sama mereka satukan langkah agar partai ini solid dan kompak menghadapi Pileg dan Pilpres 2019," ujarnya.

Meski demikian, Akom menyatakan akan menghormati keputusan Rapat Pleno DPP Partai Golkar yang memutuskan menunjuk Sekjen DPP Partai Golkar, Idrus Marham menggantikan sementara Setya Novanto.

Rapat Pleno ini juga memutuskan Munaslub pergantian Ketua Umum akan dilakukan jika gugatan praperadilan yang diajukannya ditolak PN Jaksel.

Menurut Akom, Rapat Pleno merupakan mekanisme pengambil keputusan tertinggi di Golkar setelah Rapat Pimpinan dan Munas.

Terakhir Akom mengingatkan para elit Golkar untuk memikirkan eksistensi partai demi bisa bertahan, dan solid menghadapi tahun politik. Apalagi, Golkar telah memutuskan mendukung Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019.