TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar dinilai sebagai harga mati untuk menyelesaikan permasalah di tubuh partai berlambang pohon beringin itu menyusul sang ketua umum, kembali ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan KTP elektronik atau e-KTP.

Politikus senior Golkar Zainal Bintang mengatakan Munaslub adalah sarana tercepat untuk mengganti Novanto dari jabatannya sebagai ketua umum.

"Kenapa Munaslub harga mati? karena Munaslub forum yang tercepat untuk ganti ketua umum. Kalau perlu sebenarnya mengganti satu paket kepengurusan dari Novanto," kata Zainal Abidin di Menteng, Jakarta, Sabtu (25/11/2017).

Dalam pandangannya, Zainal mendesak diadakannya Munaslub secepatnya karena tiga faktor.

Pertama, Golkar akan mengahadapi Pilkada serentak. Jika Golkar dalam keadaan tidak stabil maka pemilih di tingkat I dan II akan ragu-ragu.

Baca: Dedi Mulyadi: Konflik Golkar Saat Ini Tidak Ada Apa-apanya Dibanding Awal Reformasi

Kedua, Golkar harus mempertahankan 18 juta suara yang diperoleh pada Pemilu 2014 atau setara dengan 91 kurdi di DPR RI.

Ketiga, Golkar sedang bergerak berlomba dengan partai lain untuk menjaring pemilih pemula yakni generasi milenial.

Zainal pesimis mereka bisa pertahankan raihan 18 juta suara karena citra partai tercoreng karena dianggap tetap mempertahankan Novanto dan dicap sebagai bunker koruptor.

"Tidak mungkin kita bertarung di Pilkada dengan citra ini. Alangkah lebih mustahilnya memperoleh dukungan atau keterlibatan generasi milenial yang sangat kritis. Mereka setiap hari menyaksikan melaui medsos (media sosial) bagaimana ketua umum Golkar itu menjadi bulan-bulanan dengan meme yang sangat tidak nyaman," kata dia.