Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Generasi Muda Partai Golkar (GMPG)  langsung mereaksi pernyataan Wasekjen Golkar, Ali Mochtar Ngabalin, beberapa saat lalu, yang menyarankan agar Ketua Umum Partai Golkar yang akan datang bukan orang yang memiliki jabatan di lembaga pemerintahan atau DPR.

Mirwan Bz Vauly, inisiator GMPG, menilai pernyataan Ali kurang cocok sebagai solusi mencari pemimpin yang 'bersih'.

Mirwan melihat ada dua hal penting dan mendasar dari pendapat yang dilontarkan Ali itu.

"Pertama adalah Ketua Umum partai politik itu adalah struktur tertinggi di partai dan partai memiliki perpanjangan tangan fungsi di DPR bernama fraksi yang isinya adalah anggota anggota partai," ujar Mirwan melalui pesan singkat, Sabtu (25/11/2017).

Kalau hanya bermaksud menjauhkan pengurus harian partai dari jangkauan APBN secara fisik, menurut Mirwan hal itu bukan solusi.

Ia mengatakan, bisa saja penggurus partai nantinya menyuruh anggotanya di lembaga negara untuk mencuri.

Mirwan menegaskan, masalah pokok dalam mencari pemimpin partai yang bersih bukanlah hal itu. Namun lebih kepada soal besarnya komitmen dan ketegasan politik partai memberantas korupsi.

"Kedua, apa pula perlunya kriteria calon ketua umum Partai Golkar mesti dibicarakan dengan presiden Jokowi?" tutur Mirwan heran.

Seolah-olah, kata Mirwan, kader Partai Golkar tidak bisa berpikir sendiri, hingga dianggap tidak bisa mandiri membuat indikatornya sendiri.

Baca: Penampakan Knyaz Vladimir, Kapal Selam Rusia yang Bisa Tembakkan Rudal Balistik Hingga 9.300 Km

"Presiden Jokowi tentu pekerjaannya banyak, masa dia yang diminta mikir kriteria calon pengganti Setya Novanto," ujar Mirwan.Selain itu, perlu dilihat apakah calon tersebut sehat badan, sehat jiwa dan akal budinya.

 Bagi GMPG, calon ketua umum partai haruslah sosok yang bersih dari persoalan persoalan hukum.

"Kompetensi leadership tinggi dan tidak ngebossi, usianya tidak lebih dari 55 tahun dan tentu figurnya acceptable pada generasi milennial," tegasnya.