TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Wacana bakal digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) tidak hanya berimbas pada pergantian pada Ketua Umum partai berlambang pohon beringin itu saja.

Bukan tidak mungkin, Munaslub yang menghadirkan Ketua Umum baru dapat mengubah rekomendasi terhadap pasangan calon peserta pilkada dimana sebelumnya telah diputuskan oleh kepengurusan lama.

"Ya target Munaslub memang sangat berhubungan dengan Pilkada 2018. Sebab ada kegeli‎sahan di akar rumput Golkar saat penerima rekomendasi bukan kader kuat Golkar," kata pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio saat dikonfirmasi, Rabu (29/11/2017).

Perubahan rekomendasi Golkar terhadap pasangan calon sangat mungkin lagi terjadi apabila Ketua Umum Golkar yang baru terpilih di bulan Desember 2017.

Pasalnya pendaftaran untuk pasangan calon yang akan bertarung di Pilkada 2018 baru dibuka pada bulan Januar‎i.

Baca: Ombudsman: Jika Tidak Mampu Mengurus, Pemda DKI Ubah Perda Agar PKL Boleh Jualan di Trotoar

Senior Golkar yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Presiden RI juga telah mendesak kepada pengurus DPP agar segera melaksanakan Munaslub sehingga Desember sudah ada pengganti Setya Novanto.

‎"Wajar kalau kemudian JK punya manajemen waktu seperti itu. Lagipula tokoh Golkar lain juga sudah berpendapat sama, Agung Laksono pun demikian," ujarnya.

‎Hendri menilai, dengan adanya masa transisi yang terjadi di Golkar juga akan berdampak baik ke depan.

Di masa transisi tersebut menurutnya akan diketahui peserta Pilkada yang loyal ke Golkar atau hanya memanfaatkan partai yang berjaya saat orde baru itu.

"Masa transisi ini kan juga sekaligus menyaring peserta Pilkada yang loyal ke Golkar atau cuma numpang kendaraan saja," katanya.