TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Panglima TNI. Jenderal TNI. Gatot Nurmantyo, memerintahkan jajarannya mewaspadai potensi konflik horizontal jelang tahun politik.

Ia memerintahkan agar potensi konflik horizontal baik antar kelompok masyarakat maupun antar agama diantisipasi.

Panglima TNI menyebut para komandan teritorial bertanggungjawab untuk mengantisipasi potensi-potensi tersebut di wilayah masing-masing.

Baca: MRT Jadi Sarana Perbaikan Budaya Transportasi Warga Jakarta

"Dekati tokoh-tokoh berpengaruh di wilayah masing-masing untuk mengantisipasi dan mencegah jangan sampai terjadi konflik, lakukan bakti TNI atau TMMD dan selalu membaur bersama-sama rakyat," tutur Gatot dihadapan peserta Apel Danrem dan Dandim Terpusat TNI AD Tahun 2017, bertempat di Aula Soedirman Secapa AD, Hegarmanah Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/11/2017).

Dengan menjaga wilayahnya masing-masing, para Danndim dan Danrem berarti sudah berpartisipasi terhadap suksesnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar tahun 2018 mendatang.

Baca: Pembangunan LRT Jakarta Masih Minim Fasilitas Integrasi Angkutan Massal

Jika Dandim dan Danrem bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, maka diharapkan dapat tercipta stabilitas politik dan keamanan di wilayah masing-masing.

"Pelajari, identifikasi dan petakan kemungkinan potensi konflik, sehingga dapat diantisipasi dengan tepat," jelasnya.

Berita bohong atau 'hoax', kata Gatot Nurmantyo, juga berpotensi menimbulkan gesekan antar masyarakat.

Maka terkait hal itu, para komandan terotiroal juga harus waspada, dan bisa mengantisipasi agar info bohong itu tidak sampai mengganggu stabilitas wilayah.

Selain itu, parjurit TNI juga harus menjaga netralitasnya.

Hal itu penting antara lain karena netralitas TNI mempengaruhi kepercayaan masyarakat, dan menentukan tingkat efektifitas TNI dalam menengahi konflik horizontal yang mungkin saja terjadi.

Gatot mengingatkan politik TNI adalah politik negara, dan bukanlah politik praktis.

"Politik TNI adalah Politik Negara yang didalamnya terangkum ketaatan kepada hukum, sikap yang selalu menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan manapun, serta taat kepada atasan yaitu Presiden RI yang dipilih secara sah sesuai dengan Konstitusi," jelasnya.