TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Politikus senior Partai Golkar Yorrys Raweyai mengatakan, Munaslub Partai Golkar dengan agenda pemilihan ketua umum baru bakal digelar sebelum tanggal 15 Desember 2017.

"Iyalah, sebelum tanggal 15 Desember 2017," kata Yorrys saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Kamis (30/11/2017).

Dirinya ngotot mengatakan, bahwa Munaslub tidak perlu menunggu vonis praperadilan Setya Novanto.

"Nggak ada urusan sama itu. Itu kan masalah pribadi dia (Setya Novanto) bukan masalah Golkar. Ini juga menepis berbagai macam isu orang orang yang mengatakan sudah mendapat dukungan dari Jokowi, Idrus, Agung Laksono yang sok-sok ngerti," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham sudah bertemu Presiden Joko Widodo.

Baca: Andi Narogong Ungkap Irman Minta Fee 10 Persen, 5 Persen Akan Diberikan Kepada DPR

Idrus yang mengaku siap menjadi ketua umum partai berlambang pohon beringin ini menjelaskan, menjadi orang nomor satu di Golkar itu bukan belajar memimpin, tetapi memimpin seutuhnya.

"Apalagi jadi ketum, bukan belajar memimpin. Tapi menjadi pemimpin yang hakiki, yang otentik, untuk jadi pemimpin otentik maka itu tadi, perlu basis ideologi, konseptual dan jaringan yang mengakar," katanya.

Namun saat ditanya dirinya ingin membandingkan sosok yang disebut-sebut cocok menggantikan Setya Novanto, Idrus membantah.

"Bukan membandingi, itu ideal, siapapun yang bicara pasti bicara itu. Saya hanya ingin dipilih dan ada ridho Allah. Dan saya hormat kepada Pak Jokowi, karena selama ini sudah punya komitmen, gimana Golkar ini bisa maju, karena Golkar sudah dukung beliau, itu kan luar biasa," kata Idrus.

Diketahui, sejumlah pihak mendorong Golkar untuk segera menggelar Munaslub.

Namun DPP Partai Golkar sudah mengambil beberapa sikap dalam Rapat Pleno sebagai respons atas ditahannya Setya Novanto di Rumah Tahanan (Rutan) KPK pada hari Minggu (19/11/2017) lalu.

Dalam rapat tersebut diputuskan Idrus Marham menjadi Plt Ketum Golkar sampai ada keputusan praperadilan Setya Novanto.

Selanjutnya jika praperadilan ditolak, Golkar akan meminta Novanto mundur dan digelar munaslub.