TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Workshop Nasional Legislatif Tahun 2017 bertujuan untuk terus mengkonsolidasikan seluruh instrumen kekuatan partai, utamanya para anggota legislatif Partai Golkar seluruh Indonesia.

Sebab, kedudukan anggota DPRD tentu memiliki peran yang strategis, baik untuk kepentingan internal Partai Golkar maupun kepentingan masyarakat.

Demikian dikatakan Ketua Bidang Hubungan Eksekutif dan Legislatif DPP Partai Golkar, Mohammad Yahya Zaini dalam Workshop Nasional Legislatif Partai Golkar 2017 yang dilaksanakan di Hotel Merlynn Park, Jakarta Pusat, (Selasa, 5/12/17).

Baca: Sahabat Karib Ceritakan Sosok Hadi Tjahjanto Selama di Barak

"Posisi anggota DPRD dengan segala kewenangan yang melekat, sejatinya sangat strategis. Secara internal, mereka berfungsi, antara lain: untuk penguatan citra partai sekaligus mesin pemenangan partai, baik untuk pilkada serentak 2018 maupun pemilu serentak 2019. Dapat dikatakan, acara workshop ini menjadi salah satu cara memanaskan mesin Partai Golkar," ujar Yahya Zaini dalam keterangan tertulis.

Sementara secara eksternal, kata Yahya, anggota DPRD melalui workshop ini akan kita dorong agar semakin kapabel didalam menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya, terutama untuk turut aktif mewujudkan kesejahteraan masyarakat didaerahnya masing-masing.

Baca: Calon Panglima TNI dan Mimpi Sahabat Karib Hadi Tjahjanto

Selanjutnya, dikatakan Yahya, Workshop ini adalah bagian dari upaya mendukung cita-cita reformasi dan harapan publik, khususnya dalam rangka menciptakan kehidupan politik dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

"Perlu diketahui, dalam acara workshop ini kita juga mengundang secara khusus dari KPK. Ini dimaksudkan supaya teman-teman DPRD mengetahui dan memahami terkait tata cara pengelolaan keuangan yg baik dan benar agar mereka terhindar dari masalah-masalah hukum dikemudian hari," ujarnya.

Yahya Zaini juga menyampaikan supaya Anggota DPRD dari Partai Golkar setelah mengikuti workshop ini, dapat menjadi lokomotif dalam mendorong tata kelola keuangan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

"APBN dan APBD itu menjadi instrumen penting bagi kesejahteraan rakyat. Untuk itu, alokasinya harus diarahkan dan lebih diprioritaskan pada hal-hal yang bermanfaat bagi publik, seperti penciptaan akses lapangan kerja, kesehatan, mengurangi angka kemiskinan," ujar Yahya Zaini.