Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Marsekal Hadi Harus Kembalikan Sistem Jenjang Karir Prajurit Berdasarkan Profesionalisme

Promosi, mutasi, naik pangkat, idealnya harus selalu berbasis pada profesionalisme kinerja dan prestasi

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Marsekal Hadi Harus Kembalikan Sistem Jenjang Karir Prajurit Berdasarkan Profesionalisme
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Peneliti terorisme dan intelijen dari Universitas Indonesia (UI), Ridlwan Habib, menjadi pembicara pada diskusi terkait Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), di kantor redaksi Tribun, Jakarta Pusat, Senin (23/3/2015). TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengajukan nama Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Calon Panglima TNI kepada DPR untuk menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan memasuki masa pensiun.

Marsekal Hadi diharapkan mampu mengembalikan sistem jenjang karir prajurit berdasarkan profesionalisme, jika nantinya menjadi panglima TNI.

"Promosi, mutasi, naik pangkat, idealnya harus selalu berbasis pada profesionalisme kinerja dan prestasi. Bukan faktor-faktor kedekatan pribadi atau yang lainnya, " ujar pengamat militer dan intelijen Ridlwan Habib kepada Tribunnews.com, di Jakarta, Selasa (5/12/2017).

Lebih lanjut walaupun berasal dari matra Udara, Marsekal Hadi juga menurutnya, harus tetap adil dan proporsional dalam menyusun struktur pimpinan TNI setelah dia menjabat.

"Ada tradisi di beberapa jenjang harus diisi dengan syarat profesional dan kinerja tertentu. Jadi, bukan semata mata pertimbangan asal matranya dan tahun angkatan lulus Akmilnya, " ujar alumni S2 Kajian Intelijen UI tersebut.

Baca: Gerindra: Marsekal Hadi Tjahjanto Tidak Ada Prestasi yang Luar Biasa

Sementara itu Ridlwan memberikan catatan selama proses fit and proper test berlangsung di Komisi I DPR RI, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo secara etik tidak bisa mengambil kebijakan strategis.

BERITA REKOMENDASI

Termasuk tegas dia, tidak bisa melakukan mutasi mutasi dan rotasi jabatan.

"Sebab, nantinya yang akan memimpin adalah penerusnya yakni pak Hadi, jadi pak Gatot dalam satu bulan ini ada dalam masa tunggu, " kata Ridlwan.

Pergantian Panglima TNI ini juga dinilai wajar meskipun Jenderal Gatot baru akan memasuki usia pensiun di bulan Maret.

"Saya kira ini pas, DPR perlu waktu untuk bersidang, maka pengajuan surat saat ini momentumnya sudah tepat, " kata Ridlwan.

Koordinator Eksekutif Indonesia Intelligence Institute itu meyakini Jenderal Gatot akan legawa dan siap menerima keputusan pergantian.


"Pak Gatot bisa mendarmabaktikan diri di tempat lain setelah pensiun, sebagai purnawirawan nanti tentu pak Gatot akan mendukung pak Hadi sebagai panglima baru, " katanya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas