Basuki: Presiden Minta Pembangunan Gedung Yudikatif, Eksekutif dan Legislatif di IKN Dipercepat
Hal itu Basuki ungkap kepada pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI yang sedang melakukan kunjungan kerja ke IKN.
Penulis: Endrapta Ibrahim Pramudhiaz
Editor: Hendra Gunawan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono mempercepat pembangunan gedung yudikatif, eksekutif, dan legislatif di IKN.
Hal itu Basuki ungkap kepada pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI yang sedang melakukan kunjungan kerja ke IKN.
"Presiden Prabowo minta ini dipercepat. Beliau minta dipercepat untuk yang yudikatif, eksekutif dan legislatif segera dibangun," kata Basuki dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (10/11/2024).
Baca juga: Kata AHY soal Prabowo Lantik Eks Menteri PUPR Basuki jadi Kepala Otorita IKN
Dalam kunjungan Komisi II DPR RI ke IKN kali ini, Basuki mengajak rombongan berkeliling.
Jajaran pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI beserta rombongan melihat Istana Negara, Istana Garuda, dan area Kantor Kementerian Koordinator.
Sebelumnya, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga menyebut pembangunan gedung lembaga legislatif dan yudikatif Ibu Kota Negara (IKN) akan mulai dilaksanakan terhitung pada 2025 mendatang.
Dalam hal ini, Presiden Prabowo Subianto memang sempat memberikan instruksi agar gedung lembaga legislatif dan eksekutif dapat rampung pada 2028.
Danis mengatakan pihaknya sudah melakukan persiapan dengan mendesain gambaran gedung lembaga legislatif dan yudikatif tersebut.
"InsyaAllah kita sedang persiapan kalau basic desain kan sudah ada dari temen-temen PUPR nanti kalau memang udah ditugaskan kepada kita tinggal kita laksanakan di 2025," kata Danis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).
Baca juga: Basuki Jadi Kepala Otorita IKN, Komisi II DPR Ingin Segera Bahas Kelanjutan Pembangunan di 2025
Selain itu, Danis mengatakan pihaknya juga sedang menyiapkan penambahan rumah menteri yang sebelumnya hanya 34 unit saja.
Nantinya, penambahan ini akan disesuaikan dengan jumlah kabinet Prabowo.
"Kita ini akan menyesuaikan dengan kabinet sekarang. Masalah bangunannya, penyesuaian yang lama dengan yang baru ini juga pastinya akan menjadi tanggung jawabnya kita," katanya.
