TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Langkah presiden Joko Widodo mempercepat proses pergantian Jenderal Gatot Nurmantyo dari jabatan Panglima TNI, patut dicermati sebagai manuver politik yang menarik.

Padahal jabatan Gatot Nurmantyo baru akan paripurna pada bulan Maret 2018 mendatang, namun proses pergantiannya kini dipercepat.

"Andai hubungan Jokowi dan Gatot berjalan mesra, saya kira proses pergantian Panglima TNI akan dibuat elegan, bermartabat dan tanpa tendensi," ujar Ketua Progres 98, Faizal Assegaf dalam pernyataan persnya, Selasa(5/12/2017).

Hal itu lanjut Faizal memberi indikasi kuat bahwa Jokowi bertindak atas tekanan kekuatan terkait di lingkaran istana. Tentu akan memicu eskalasi politik jelang Pilpres 2019.

"Terlebih belakangan Istana mencurigai Gatot dekat dengan Islam dan merupakan jenderal titipan SBY, serta sangat loyal pada Prabowo Subianto. Lebih memptihatinkan Gatot difitnah telah merencakan kudeta melalui penggalangan kekuatan massa Islam dalam aksi 411 dan 212 di akhir tahun 2016," ujar Faizal.

Karenanya lanjut Faizal sangat tidak elok Jokowi memanfaatkan dinamika politik yang tidak sehat tersebut untuk mempercepat pencopotan Gatot.

Suka atau tidak bakal menimbulkan problem krusial dan sudah pasti memicu prahara politik nasional.

"Sebaiknya, DPR dan Presiden Jokowi menahan diri, biarkan saja pergantian Gatot berjalan nomatif pada Maret nanti. Sehingga pergantian Panglima TNI tidak terkesan Gatot disepak mirip Anies diusir dari Kabinet," ujar Faizal.