TRIBUNEWS.COM, JAKARTA - Wasekjen Golkar Christina Aryani meminta supaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat fungsi pencegahan dalam rangka menekan tindak pidana korupsi.

Karena itu, penting bagi KPK untuk melakukan supervisi dan pendampingan kepada jajaran Pemerintah Daerah dan para anggota DPRD.

"Kalau memang dibutuhkan KPK perlu membentuk desk KPK di daerah dengan tujuan memberikan arahan dan petunjuk tentang praktik pengelolaan keuangan daerah yang baik dan benar," ujar Wasekjen Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Golkar, Christina Aryani, dalam Workshop Nasional Legislatif Partai Golkar, 5-7 Desember 2017 di Jakarta.

Menurutnya, hal ini penting agar aparat Pemerintah Daerah dan Anggota Legislatif terhindar dari persoalan-persoalan hukum dan korupsi.

Baca: Komisi I DPR Setuju Pemberhentian Gatot Nurmantyo Sebagai Panglima TNI

“Partai Golkar sangat concern, terutama terkait upaya mewujudkan praktik pengelolaan keuangan daerah yang kredibel, transparan, serta bebas dari praktik korupsi," tekannya dalam keterangan tertulis.

Sementara menurut Wawan Wardiana, Direktur Litbang KPK, mengatakan terdapat beberapa titik rawan korupsi penyalahgunaan APBD.

Berdasarkan temuan KPK, titik rawan itu meliputi: perjanalan dinas fiktif, pertanggung-jawaban yang tidak jelas soal penggunaan dana hibah/ bansos, mark up proyek pembangunan, jual beli jabatan, dan masih banyak lainya.

"Kunci agar aparat Pemerintah Daerah dan Anggota Legislatif tidak bermasalah dengan kasus hukum, terutama dalam pengelolaan keuangan, baik APBN maupun APBD, maka patuhilah prosedur dan aturan pengelolaan anggaran yang sudah ditetapkan," katanya.

Baca: Bantah Tudingan Lobi-lobi, Ketua MK Tak Masalah Dilaporkan ke Dewan Etik

Wawan sendiri mengapresiasi dan menyambut baik acara workshop yang diinisiasi oleh Partai Golkar.

Upaya pemberantasan korupsi memang harus dilakukan bersama-sama, konsisten dan penuh dengan itikad baik.

"Melalui acara pelatihan ini saya berharap Partai Golkar bisa menjadi lokomotif dalam mendorong tata kelola penyelenggaran pemerintahan yang akuntabel, sekaligus bebas dari praktik korupsi," kata Wawan Wardiana.