Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar
‎
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Sejumlah kader Partai Hanura menyambangi Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Rombongan kader Hanura yang dipimpin Ketua Departemen bidang Hukum dan HAM, Petrus Selestinus berencana menemui komisioner KPU.

Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi dan Ilham Saputra menerima langsung kedatangan Petrus Cs.

Baca: Presiden Jokowi Marah Biaya Pemulangan TKI Rp 3 Miliar Hanya Habis Untuk Rapat

‎"Kami kader Hanura bidang hukum dan HAM datang ke kantor KPU ingin mengundang komisioner agar hadir dalam Rakornas Bidang Hukum Hanura yang akan diselenggarakan 9 Desember 2017," kata Petrus.

‎Menurut Petrus, kehadiran komisioner KPU di Rakornas partainya sangat penting dalam rangka memberikan pembekalan kepada pengurus dari daerah.

Baca: Gubernur Zumi Zola Mengaku Ruangannya Tidak Digeledah KPK

"Kehadiran KPU juga menjadi masukan bagi kami untuk menghadapi verifikasi Pilkada serta ‎Pileg 2019 nanti," tuturnya.

Dikatakan Petrus, pengetahuan verifikasi‎ sangat penting diketahui oleh para pengurus Hanura dari seluruh daerah termasuk DPP.

Hanura, kata Petrus ingin menghadirkan calon kepala daerah ataupun calon anggota legistatif yang berkualitas.

Baca: Ada Agenda di Istana Bogor, Helikopter Menteri Susi di Lapangan GOR Pajajaran Jadi Perhatian Warga

"Seperti kita ketahui masih banyak kita temukan ‎kepala daerah seperti bupati atau wali kota yang ijazahnya palsu. Itu tentu terjadi karena ada yang salah dalam verifikasi, dan kita ingin hindarkan hal itu," tegasnya.
‎
‎Masih kata Petrus, dengan adanya verifikasi yang baik maka kasus ijazah palsu atau kader tersangkut‎ narkoba dapat dihindari. Karena dirinya berpendapat, kewenangan verifikasi bukan hanya ada pada partai politik tetapi juga di KPU.

"Bidang hukum Hanura bertanggung jawab menyelamatkan partai dengan kekeliru-kekeliruan. Agar ke depan tidak ada lagi bupati, wali kota kena kasus ijazah palsu atau narkoba," katanya.‎