TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra mengapresiasi langkah divisi hukum dan HAM Partai Hanura yang mendatangi pihaknya.

Kedatangan tersebut menjadi bagian komitmen partai politik hadirkan calon pemimpin yang bersih, kredibel dan berintegritas dalam melakukan verifikasi seseorang.
‎
"Kami mengapresiasi bapak sekalian. Anggaplah ini sekalian perkenalan dapertemen hukum. Karena baru kali ini kami didatangi oleh divisi dari partai politik," kata Ilham di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Baca: Gerindra Tidak Berpendapat, 9 Fraksi Setuju Arief Hidayat Jadi Hakim MK Lagi

Ilham menuturkan, pemilu atau pilkada memang bukan tugas dari KPU semata, karena pihaknya bekerja berdasar UU dan PKPU yang telah dibuat untuk berupaya hadirkan sosok yang baik.

Dirinya mencontohkan bahwa pihaknya telah melakukan tes untuk kandidat dimana saat tes tidak mengonsumsi narkoba namun setelah menjabat justru terjerat barang haram tersebut.

"Kami tentu berharap Hanura tidak mencalonkan kader-kader di pilkada dan pileg yang secara hukum bermasalah. Harus diverifikasi terlebih dahulu," tuturnya.
‎
Sebelumnya diberitakan, sejumlah kader Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menyambangi Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Baca: Jokowi Ingatkan Menteri Tidak Hilang Fokus Hadapi Tahun Politik

Rombongan kader Hanura yang dipimpin oleh Ketua Departemen bidang Hukum dan HAM, Petrus Selestinus berencana menemui komisioner KPU.

Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi dan Ilham Saputra menerima langsung kedatangan Petrus Cs.

‎"Kami kader Hanura bidang hukum dan HAM datang ke kantor KPU ingin mengundang komisioner agar hadir dalam Rakornas Bidang Hukum Hanura yang akan diselenggarakan 9 Desember 2017," kata Petrus.

‎Menurut Petrus, kehadiran komisioner KPU di Rakornas partainya sangat penting dalam rangka memberikan pembekalan kepada pengurus dari daerah.

"Kehadiran KPU juga menjadi masukan bagi kami untuk menghadapi verifikasi Pilkada serta ‎Pileg 2019 nanti," tuturnya.

Dikatakan Petrus, pengetahuan verifikasi‎ sangat penting diketahui oleh para pengurus Hanura dari seluruh daerah termasuk DPP. Hanura, kata Petrus ingin menghadirkan calon kepala daerah ataupun calon anggota legistatif yang berkualitas.

"Seperti kita ketahui masih banyak kita temukan ‎kepala daerah seperti bupati atau wali kota yang ijazahnya palsu. Itu tentu terjadi karena ada yang salah dalam verifikasi, dan kita ingin hindarkan hal itu," tegasnya.