Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Pengganti Setya Novanto Sebagai Ketua DPR Jangan Orang yang Terlibat Dalam Pansus KPK

"Baik yang dilakukan masa lalu ataulun dalam beberapa waktu berselang," ujar Ray Rangkuti kepada Tribunnews.com, Rabu (6/12/2017).

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Pengganti Setya Novanto Sebagai Ketua DPR Jangan Orang yang Terlibat Dalam Pansus KPK
Tribunnews.com/Fitri Wulandari
Pengamat Politik Ray Rangkuti. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik Ray Rangkuti menilai pergantian ketua DPR Setya Novanto sudah semestinya dilakukan dan tidak perlu menunggu terlalu lama untuk memutuskan hal tersebut.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menurut Ray Rangkuti sudah seharusnya segera menyelenggarakan sidang etik untuk memastikan adanya pemberhentian jabatan pimpinan DPR.

Baca: Praperadilan Setya Novanto Dianggap Sudah Ketinggalan Kereta

Sekalipun belum ke arah pemberhentian keanggotaan DPR.

Mestinya hal tersebut tak terlalu sulit bagi MKD.

Selain itu, menurutnya wacana penggantinya tetap dari fraksi Golkar tidak masalah.

Hanya saja, kiranya Golkar dapat sepenuh hati untuk mempertimbangkan calon yang mereka dorong ke kursi pimpinan DPR.

BERITA REKOMENDASI

Baca: Saking Tebalnya Hingga Dibawa Pakai Troli, Ini Isi Dakwaan Setya Novanto

Menurutnya ada beberapa hal yang perlu dipikirkan, yakni pimpinan DPR dari Golkar sejatinya merupakan satu ikon dalam rangka memperbaiki nama baik Golkar di hadapan masyarakat.

Karena itu, calon pengganti Setya Novanto sebaiknya orang yang benar-benar bersih dari kasus, khususnya terkait tindak pidana korupsi.

"Baik yang dilakukan masa lalu ataulun dalam beberapa waktu berselang," ujar Ray Rangkuti kepada Tribunnews.com, Rabu (6/12/2017).

Baca: KPK Periksa 99 Saksi Lengkapi Berkas Tersangka Setya Novanto


Selain itu, Ketua DPR ke depan jangan sampai terjerat kasus pidana, khususnya korupsi.

Ray pun mengatakan mereka yang terlibat di pansus KPK sebaiknya tidak didorong menjadi calon pimpinan DPR mewakili fraksi Golkar.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas