TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Yerusalem, yang termasuk menjadi kota tertua di dunia, sedang menjadi pusat perhatian komunitas internasional dan media pemberitaan.

Presiden AS Donald Trump akhirnya resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, di Gedung Putih, Washington, Rabu (6/12/2017) waktu setempat.

Melalui pernyataan tersebut, Trump juga mengumumkan rencana pemindahan Kedutaan Besar AS untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Pernyataan Trump itu memicu kecaman dan kritik dari sejumlah pemimpin negara.

Namun, Trump menegaskan bahwa melalui pengakuan itu, dirinya tidak bermaksud untuk menentukan bahwa seluruh wilayah Yerusalem itu secara resmi akan menjadi wilayah Israel.

"Kami tidak bermaksud untuk menjadi penentu status wilayah tersebut dan hal-hal lain terkait itu, termasuk soal batas wilayah spesifik kedaulatan Israel di Yerusalem," katanya.

Trump juga mengatakan, dirinya hanya menepati apa yang sudah dijanjikannya semasa kampanye pencalonan presiden pada 2016.

Yerusalem menjadi kota suci bagi umat tiga agama, yakni Yahudi, Kristen, dan Islam, karena kota tersebut menjadi rumah bagi tempat-tempat suci keagamaan masing-masing umat.

Tak hanya itu, Yerusalem juga menjadi ibu kota bagi dua bangsa, yaitu Israel dan Palestina, dan status kota tersebut masih menjadi isu pokok dalam konflik Israel-Palestina.

Otoritas Nasional Palestina menganggap Yerusalem sebagai pusat kekuasaannya dan menjadikan Yerusalem Timur sebagai wilayah pendudukannya, yang diatur dalam Resolusi 242 DK PBB.

Sedangkan, Resolusi 478 DK PBB menyatakan bahwa Hukum Dasar Israel yang mengklaim seluruh bagian Yerusalem sebagai ibu kota Israel merupakan sebuah "pelanggaran hukum internasional".

Hukum Dasar dinyatakan tidak berlaku oleh PBB dan akhirnya tidak diakui secara internasional.

Pada Desember 1949, sebelum Hukum Dasar ditetapkan, perdana menteri pertama Israel David Ben-Gurion mendeklarasikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Namun, karena saat itu Yerusalem terbagi antara Israel dan Yordania, proklamasi ibu kota tersebut hanya berlaku atas wilayah Yerusalem Barat, sampai Hukum Dasar ditetapkan Juli 1980.

Yerusalem Timur dan Yerusalem Barat

Setelah Perang Arab-Israel pada 1948, Yerusalem dibagi menjadi dua wilayah, yakni Yerusalem Barat dan Yerusalem Timur.

Yerusalem Barat merupakan wilayah kota tersebut yang masih di bawah otoritas Israel setelah Perang Arab-Israel dan dihuni oleh mayoritas warga Yahudi.

Sedangkan, Yerusalem Timur, yang dulunya sempat direbut oleh Yordania dalam Perang Arab-Israel, dihuni oleh mayoritas warga keturunan Arab.

Wilayah Yerusalem Timur mencakup Kota Lama, yang menjadi rumah bagi empat komunitas, yakni komunitas muslim, Yahudi, Kristen, dan Armenia.

Kota Lama juga menjadi lokasi bagi tempat-tempat suci umat Islam (Masjid Al-Aqsa), Yahudi (Tembok Ratapan dan Bukit Bait Suci), dan Kristen (Gereja Makam Kudus).

Terkait otoritas atas kedua wilayah Yerusalem tersebut, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sudah setuju untuk melakukan solusi dua negara.

PLO sepakat untuk menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina dan Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel, dengan hak kedaulatan penuh untuk masing-masing negara terhadap wilayah bagiannya.

Opsi alternatif tersebut sudah didukung Resolusi 58/292 Majelis Umum PBB. (Wikipedia)