Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Suka tidak suka, Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar mutlak harus digelar secepatnya.

Demikian pendapat pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing kepada Tribunnews.com, Jumat (8/12/2017).

Emrus Sihombing menjelaskan, semakin lama penyelenggaraan Munaslub Golkar sama saja adanya pembiaran bahwa negara semakin dirugikan.

Ditambah lagi, kata dia, sudah tiga pekan lebih negeri ini dibiarkan tanpa keberadaan Ketua DPR-RI di Senayan.

"Dengan alasan apapun, lembaga legislatif kita tidak boleh disandra oleh kepentingan dan atau kekuatan politik apapun, termasuk kekuatan politik partai, faksi, apalagi oleh karena kepentingan politik individu di elit politik Golkar," tegas Emrus Sihombing.

"Ini tidak boleh terjadi sama sekali," tambah Emrus Sihombing lebih lanjut.

Baca: Gatot Nurmantyo: Pak Hadi Sekarang Atasan Saya

Baca: Setya Novanto Ditinggal Para Pengacaranya Bikin Agung Laksono Sedih

Oleh karena itu, tegas dia, sesuai dengan UU MD3, Golkar harus bertanggungjawab atas "kekosongan" jabatan Ketua DPR-RI.

Untuk itu, lanjutnya, Golkar harus segera menyelenggarakan munaslub untuk memilih dan menentukan kepengurusan baru di Golkar.

Demi mengedepankan kepentingan negara, kata dia, Munaslub sejatinya harus dilakukan hari Minggu ini, 10 Desember 2017 untuk menetapkan kepengurusan baru di Golkar.

Esok harinya, Senin (11/12/2017), pengurus baru tersebut dapat menetapkan Ketua DPR-RI yang baru.

"Di Golkar, menurut saya, masih ada kader yang memiliki kompotensi dan integritas kukuh yang dapat "menakodai" lembaga legislatif kita, seperti Zainudin Amali yang saat ini menjadi Ketua Komisi II," ucapnya.