TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu kota Israel dianggap mencederai pembahasan perdamaian, sehingga AS tidak layak dipertahankan menjadi mediator perundingan damai.

"Ini bukti Amerika Serikat lebih mengedepankan kepentingannya ketimbang perdamaian di Palestina. Untuk itu sebaiknya Amerika harus diganti sebagai mediator," tutur Sekretaris Jenderal Majelis Dzikir Hubbul Wathon, Hery Haryanto Azumi, Senin (11/12/2017).

Untuk itu, dia mendorong, pemerintah Indonesia menjadi mediator perdamaian Palestina menggantikan posisi AS. Hal ini karena Indonesia merupakan negara multiagama, multikultur yang dapat hidup berdampingan bersama-sama.

Dia mengajak semua organisasi masyarakat dan kelompok lintas agama bersatu untuk mengupayakan pemerintah Indonesia menggantikan Amerika Serikat sebagai mediator perundingan damai.

Hal ini sekaligus menyatukan kekuatan seluruh elemen masyarakat Indonesia agar Yerusalem sebagai kota suci bersama bagi umat Islam, Kristen dan Yahudi.

"Sebaiknya posisi Amerika digantikan Indonesia sebagai mediator perundingan damai. Semua elemen masyarakat harus bersatu menyuarakan Indonesia sebagai negara yang ditunjuk sebagai mediator," ujar Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini.

Sebelumnya, Direktur Said Aqil Siroj Institute, M Imdadun Rahmat menilai publik internasional harus bersatu menentang tindakan Israel dengan dukungan AS atas nama perdamaian dan atas nama kemanusiaan.

Negara-negara OKI harus bekerja keras menghadang rencana Israel demi hak-hak rakyat Palestina untuk merdeka, mempertahankan wilayahnya dan bebas menentukan nasibnya sendiri. Masyarakat Muslim dimanapun harus satu suara menentang rencana Israel ini demi perdamaian di tanah Palestina dan kawasan Timur Tengah.

Pemerintah Palestina sendiri melalui Menteri Luar Negeri Palestina, Riyal al-Maliki menegaskan akan mencari mediator baru yang bisa membantu mencapai solusi untuk dua negara (Palestina-Israel).

Rencana pencarian mediator baru mengganti AS tersebut disampaikannya di forum pertemuan Liga Arab di Kairo, Mesir pekan ini. Menlu Palestina juga akan membicarakan langkah Trump terkait Yerusalem. Demikian halnya dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas menegaskan bahwa AS bukan lagi mediator perundingan damai.

Presiden AS Donald Trump akhirnya resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, di Gedung Putih, Washington, Rabu (6/12/2017) waktu setempat.

Melalui pernyataan tersebut, Trump juga mengumumkan rencana pemindahan Kedutaan Besar AS untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.