TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setidaknya selama lima jam, rapat Badan Musyawarah DPR yang terdiri dari pimpinan DPR dan fraksi melakukan pertemuan tertutup.

Rapat itu juga sempat menunda sidang paripurna DPR yang sedianya digelar pada pukul 09.00WIB.

Wasekjen DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily yang turut hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan situasi selama rapat, sempat berjalan alot dan tegang.

Terlebih, pada saat penentuan pembacaan surat pergantian Ketua DPR atau tidak dalam sidang paripurna.

"Iya, tadi sempat ada ketegangan sedikit," jelas dia, Jakarta, Senin (11/12).

Ketegangan, lanjut dia, justru berasal dari anggota fraksi partai Golkar yang hadir dalam rapat tersebut.

Sementara, pimpinan fraksi lainnya, menyerahkan forum untuk perdebatan sesama kader Golkar di DPR.

Pasalnya, terdapat tujuh surat yang mengatasnamakan DPP Golkar, Fraksi Golkar, pribadi dan juga Dewan Pembina partai Golkar.

Surat-surat itu, disebutkan olehnya, ada yang mendukung penunjukkan Aziz, sedang lainnya, kontra dengan penunjukkan tersebut.

"Ya perdebatannya soal surat yang ditujukkan kepada pimpinan sih. Itu saja. Tapi, bisa terselesaikan secara baik dan demokratis," kata Ace.

Dalam rapat, 10 fraksi yang hadir, sebagian besar menyerahkan mekanisme pergantian ketua DPR kepada internal partai Golkar.

Alasan yang mengemuka yakni, pergantian sepenuhnya merupakan hak dari partai Golkar.

"Hampir semuanya menyerahkan mekanisme penggantian kepada kami," jelasnya.

Hal yang sama dijelaskan oleh Wakil Ketua Fraksi NasDem, Johnny Plate menjelaskan adanya ketidaksesuaian mekanisme surat dari DPP Golkar kepada pimpinan DPR.