TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setidaknya selama lima jam, rapat Badan Musyawarah DPR yang terdiri dari pimpinan DPR dan fraksi melakukan pertemuan tertutup.

Rapat itu juga sempat menunda sidang paripurna DPR yang sedianya digelar pada pukul 09.00WIB.

Wasekjen DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily yang turut hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan situasi selama rapat, sempat berjalan alot dan tegang.

Terlebih, pada saat penentuan pembacaan surat pergantian Ketua DPR atau tidak dalam sidang paripurna.

"Iya, tadi sempat ada ketegangan sedikit," jelas dia, Jakarta, Senin (11/12).

Ketegangan, lanjut dia, justru berasal dari anggota fraksi partai Golkar yang hadir dalam rapat tersebut.

Sementara, pimpinan fraksi lainnya, menyerahkan forum untuk perdebatan sesama kader Golkar di DPR.

Pasalnya, terdapat tujuh surat yang mengatasnamakan DPP Golkar, Fraksi Golkar, pribadi dan juga Dewan Pembina partai Golkar.

Surat-surat itu, disebutkan olehnya, ada yang mendukung penunjukkan Aziz, sedang lainnya, kontra dengan penunjukkan tersebut.

"Ya perdebatannya soal surat yang ditujukkan kepada pimpinan sih. Itu saja. Tapi, bisa terselesaikan secara baik dan demokratis," kata Ace.

Dalam rapat, 10 fraksi yang hadir, sebagian besar menyerahkan mekanisme pergantian ketua DPR kepada internal partai Golkar.

Alasan yang mengemuka yakni, pergantian sepenuhnya merupakan hak dari partai Golkar.

"Hampir semuanya menyerahkan mekanisme penggantian kepada kami," jelasnya.

Hal yang sama dijelaskan oleh Wakil Ketua Fraksi NasDem, Johnny Plate menjelaskan adanya ketidaksesuaian mekanisme surat dari DPP Golkar kepada pimpinan DPR.

Seharusnya, lanjut dia, pimpinan DPR memberikan terlebih dahulu surat kepada DPP mengenai pergantian, baru kemudian ada surat balasan dari DPP.

"Yang terjadi itu, tidak sempat dikirim dari pimpinan, justru sudah ada surat dari DPP," tukasnya.
Dengan begitu, fraksi NasDem dan juga fraksi lainnya mengutarakan pendapat agar Golkar secara internal dapat menyelesaikan terlebih dahulu permasalahannya.

"Tadi itu, kami berharap setelah musyawarah Golkar, akan ada putusan yang sesuai dengan prosedur. Serta mempunyai legitimasi dari partainya," tandasnya.

Usai rapat, Bamus DPR memutuskan untuk hanya membacakan surat pengunduran diri Setya Novanto sebagai ketua DPR dan menyerahkan kepada Golkar untuk menindaklanjuti mekanisme penggantian posisi tersebut.

Fadli Zon Jadi Plt Ketua DPR
Tidak berselang lama usai sidang paripurna, pimpinan DPR melakukan rapat pimpinan untuk mengisi kekosongan ketua DPR.

Dalam rapat yang berlangsung selama satu jam itu, terpilihlah Wakil Ketua DPR, Fadli Zon yang menjadi pelaksana tugas (Plt) ketua DPR.

Fadli dalam pernyataannya mengatakan, dirinya terpilih karena ada surat pengunduran diri dari Setya Novanto sebagai ketua DPR.

Sesuai dengan undang-undang MPR,DPR, DPRD, DPD, maka, salah satu dari pimpinan akan menjadi pelaksana tugas sampai ada keputusan definitif dari fraksi yang digantikan.

"Sampai ada keputusan definitif dari fraksi Golkar," jelas Fadli.

Dia menjelaskan tidak akan banyak hal yang berubah karena dirinya hanya memegang DPR secara administratif. Terlebih, DPR memasuki masa reses hingga 9 Januari 2018 mendatang.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menjelaskan penunjukkan Fadli karena berasal dari partai terbesar nomor dua di parlemen. Juga menjabat sebagai wakil ketua DPR bidang 1.

"ini untuk menyikapi mengenai pengunduran diri Setya Novanto," kata Fahri. (rio)