TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelantikan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) oleh Presiden Jokowi adalah salah satu kebanggaan tersendiri didalam kalangan Angkatan Udara (AU).

Penugasan panglima militer dari kalangan angkatan udara oleh Presiden, juga mengacu pada tradisi rotasi jabatan angkatan setelah panglima TNI sebelumnya dijabat dari kalangan darat.

Banyak pihak yang mendukung secara penuh atas terpilihnya Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai pejabat militer tertinggi.

Memang ada banyak kabar sumir dari kalangan pengamat militer dan purnawirawan militer, bahwa ke depan Marsekal Hadi sebagai Panglima TNI akan menghadapi persoalan konsolidasi internal TNI.

Kekhawatiran itu tentu, bukan tanpa alasan dan latar belakang politik-militer sejak Indonesia berdiri.

Baca: Diplomasi Ala Panglima TNI, Ajak Ngopi di Dalam Pesawat Hercules

Harus diakui peran dan pengaruh angkatan darat dalam proses politik cukup besar.

Dikonfirmasi via telepon selulernya, Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq memberikan selamat dan apresiasi sebesar-besarnya atas dilantiknya Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima Militer Indonesia.

“Kita patut bangga dan memberi apresiasi kepada TNI-AU karena salah satu kadernya telah dipercaya untuk memimpin organisasi militer Indonesia. Partai politik dan gerakan masyarakat sipil harus kembali mendorong proses profesionalisme didalam tubuh TNI. Agar ke depan TNI dan alutsista pertahan kita bisa bersaing dengan negara-negara maju di kawasan Asia,” papar Rofiq, Senin (11/12/2017).

Rofiq juga kembali menegaskan, bahwa dalam situasi politik terkini masih ada oknum pejabat militer aktif yang turut menunggangi gerakan politik sipil.

Menurut dia, paradigma ini harus diceraikan.

Mengapa? Karena, jika militer selalu sibuk dengan agenda politik praktis, maka konsep menjaga NKRI dari ancaman luar pun akan akan luput dari konsentrasi prioritas militer.

Lebih lanjut, Ahmad Rofiq mendukung Presiden Jokowi dengan mengangkat Panglima dari TNI-AU. Hal ini dikarenakan ancaman dari luar bukan saja ancaman dalam bentuk fisik dan militeristik.

Penyadapan informasi dan pemotretan wilayah dari udara juga patut diwaspadai. Dengan wilayah laut dan udara yang besar, Indonesia sebagai negara maritim mulai fokus pada isu kedaulatan ruang udara diatas permukaan laut dan darat.

“Partai Perindo mendukung agenda Presiden dalam perwujudan profesionalisme di tubuh militer. Memang sudah saatnya militer pretorian regenerasi dengan militer profesional,” ujar Ahmad Rofiq.