Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Golkar sudah mengganti Ketua Umum dari Setya Novanto ke Airlangga Hartarto. Meskipun begitu, masih terdapat sejumlah pihak yang mempertanyakan pergantian itu.

Salah satunya Persatuan Loyalitas Golongan Karya (PLG). PLG menilai pergantian ketua umum partai berlambang pohon beringin itu seharusnya melalui munaslub bukan di rapat pleno.

Baca: Kader Muda Golkar: Kalau Nggak Ada Riak-riak Bukan Golkar Namanya

"Peralihan kepemimpinan ketua umum harus melalui munaslub bukan rapat Pleno yang dilakukan semalam yang menghasilkan Airlangga menjadi Ketua Umum," tutur Presedium Sekber PLG, Cupli Risman, Kamis (14/12/2017).

Dia menilai, pergantian ketua umum yang dilakukan sekelompok pengurus DPP Partai Golkar itu tidak sempurna. Apalagi dilakukan pada sidang pertama kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP yang menjerat terdakwa, Setya Novanto.

Sehingga, pergantian terhadap ketua umum Setya Novanto dari pucuk pimpinan Partai Golkar dinilai tidak etis. Pergantian memicu perpecahan dan mengakibatkan status quo terhadap salah satu partai yang sudah berdiri sejak zaman orde baru tersebut.

"PLG hanya mengakui kepemimpinan Setya Novanto Sebagai Ketum Golkar dan dalam waktu dekat akan bertemu SN untuk melakukan revitalisasi pengurus DPP Partai Golkar dan mengambil langkah-langkah politik untuk menolak Munaslub Golkar, karena tidak sesuai Ad/Art," tambahnya.

Sebelumnya, Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto. Keputusan tersebut diambil secara aklamasi dalam rapat pleno selama lebih dari tiga jam di DPP Golkar, Rabu (13/12/2017).

Keputusan rapat pleno itu akan diresmikan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang diselenggarakan pada 19-20 Desember mendatang.