TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, mengaku kaget dengan proses pemilihan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto.

Penetapan tersebut dilakukan melalui rapat pleno DPP Partai Golkar.

Priyo mengatakan, menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), ketua umum harus dipilih langsung oleh pengurus Golkar se-Indonesia melalui Musyawarah Nasional (Munas) atau Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

"Satu-satunya jalan yang legal dan halal menurut AD/ART adalah lewat Munaslub kalau terjadi pergantian kepemimpinan partai di tengah jalan," ujar Priyo, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/12/2017).

Menurut dia, harus dibuka pintu kontestasi selebar-lebarnya, adil, dan sehat bagi figur-figur yang ingin maju sebagai calon ketua umum.

Priyo khawatir, ketua umum yang ditetapkan secara aklamasi hanya melalui rapat pleno DPP menjadi celah delegitimasi ke depannya.
Mekanisme yang demokratis, menurut dia, harus tetap dipertahankan.

Ia juga mengklaim banyak yang menyayangkan mekanisme pemilihan tersebut.

"Setelah lewat mekanisme demokratis ini terpilih seorang ketua umum, dia akan punya legitimasi yang kuat, akan didukung dan kami semua akan mematuhi dan menghormati sebagai commander baru Partai Golkar," kata mantan Wakil Ketua DPR ini.

Dengan situasi ini, Priyo ingin maju mencalonkan diri sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar. Ia tak memikirkan kalah atau menang.

"Melihat situasi seperti ini saya mohon maaf dan meminta izin, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dan mohon ridho Allah SWT. Setelah mempertimbangkan semuanya termasuk hati nurani saya dan termasuk aspirasi daerah yang berkembang, saya dengan ini menyatakan maju dalam kontestasi pemilihan umum Partai Golkar di Munaslub yang akan datang," kata Priyo.

Rapat pleno DPP Partai Golkar sebelumnya memutuskan memilih Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto.

Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid menyatakan, sejak berstatus terdakwa kasus korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto dinonaktifkan sebagai Ketua Umum Golkar.

Selanjutnya, Golkar akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mengukuhkan Airlangga sebagai ketua umum.

Berita Ini Sudah Dipublikasikan di Kompas.com, dengan judul: Kritik Proses Terpilihnya Airlangga, Priyo Ingin Bertarung di Munaslub Golkar