TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengukuhan Airlangga Hartato menjadi ketua umum Golkar, hampir pasti dilakukan pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di JCC Senayan, Jakarta 18 hingga 20 Desember 2017 mendatang.

Langkah Airlangga menuju "Beringin Satu" bukan tanpa halangan. Beberapa nama sempat mencuat untuk menggantikan posisi Setya Novanto itu.

Sebut saja, Aziz Syamsuddin dan Titiek Soeharto.

Namun begitu, saat DPP Golkar menyelenggarakan rapat pleno, pada Rabu (13/12/2017) lalu, hanya Airlangga yang diputuskan menjadi ketua umum terpilih.

Baca: BMKG Cabut Peringatan Tsunami Gempa Tasikmalaya

Wasekjen DPP Golkar, Sarmuji mengatakan bahwa kesepakatan itu terjadi murni karena keinginan antarkandidat untuk kembali membangun Golkar.

Kata dia, tidak ada lobi politik yang terjadi antara calon ketua umum tersebut pada saat memutuskan Airlangga sebagai calon terpilih.

"Saya pastikan tidak ada lobi politik dengan kepentingan yang macam-macam. Semuanya demi keberlangsungan Partai Golkar," kata Sarmuji di DPP Golkar, Jakarta, Jumat (15/12/2017).

Dasarnya, kata Sarmuji, lobi yang terjadi sesaat sebelum penentuan, dilakukan di suasana yang begitu terbuka. Sehingga, dia memastikan lobi politik tidak mungkin terjadi.

Baca: Sang Ibu Tak Punya Firasat Kematian Nindy Tapi Mimpi Anak Pertamanya Jadi Kenyataan

"Suasananya terbuka. Tidak mungkin ada lobi politik. Jika terjadi di ruangan tertutup. Ada kemungkinan itu," urainya.

Namun, hal berbeda dikatakan oleh Wakil Bendahara Umum Golkar, Erwin Ricardo yang menjelaskan terdapat kesepakatan politik dalam rapat pleno Golkar Rabu malam.

Deal politik tersebut yakni Aziz Syamsuddin sebagai Ketua DPR dan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar.

"Iya itu dealnya. Dia (Aziz) jadi ketua DPR," katanya usai Pleno Rabu malam.