TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Wakil Sekretaris Jenderal Golkar Sarmuji menegaskan bahwa pergantian pengurus di tubuh Golkar melalui Munaslub, untuk sementara hanya Ketua Umum saja.

Oleh karenanya perubahan nama pengurus yang akan didaftarkan ke Kemenkumham yakni hanya Ketua Umum, dari Setya Novanto ke Airlangga Hartarto.

‎"Sementara ketua umum saja yang diganti sebagai respons jangka pendek menghadapi keadaan-keadaan yang memang membutuhkan tandatangan secara administratif, misalkan tentang Pilkada 2018 segera harus diproses‎," kata Sarmuji di lokasi Munaslub, JCC, Senayan, Jakarta, Rabu, (20/12/2017).

Sementara itu untuk perubahan struktur DPP secara lengkap menurut Sarmuji membutuhkan waktu dan pertimbangan yang jernih.

Pembentukan pengurus menurut Sarmuji tidak bisa didesak dalam waktu yang singkat.
‎

"Menempatkan siapa, dimana posisinya, membutuhkan pikiran lebih jernih, tidak bisa didesak-desak misalkan selesai satu hari, tidak bisa begitu. Supaya juga kepengurusan berhasil dengan bagus," katanya.

Baca: Airlangga Hartarto Targetkan Suara Nasional 16 Persen dan 110 Kursi DPR RI

Terkait beredarnya draft pergantian pengurus salah satu nya, Sekretaris Jenderal, Sarmuji mengaku tidak tahu.

‎"Jangan-jangan ketua umum tidak tahu sama sekali. Kita tidak tahu kok beredar siapa yang susun kita tidak tahu‎," ujarnya.

Sebelumnya, Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar telah mengukuhkan Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum periode 2017-2019.

Pengukuhan Airlangga sebagai Ketua Umum dalam rapat paripurna Partai Golkar.

"Tadi baru saja Munaslub Partai Golkkar diakhiri dan selesai dengan beberapa keputusan. Pertama terkait usulan dan penetapan Ketua Umum Golkar," kata Airlangga di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (20/12/2017).

Airlangga menuturkan, sesuai adanya usulan dan yang mencalonkan dirinya sebagai Ketua Umum ‎maka hal tersebut ditindaklanjuti dalam Munaslub.

Menurutnya, ia didukung dan dicalonkan oleh seluruh pengurus dari tingkat provinsi, kabupaten/kota serta ormas yang mendirikan dan didirikan partai Golkar.

"Dengan demikian penetapan 100 persen didukung seluruh daerah," ujarnya.