TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz‎ mengatakan selain pergantian ketua DPR, isu lain yang juga harus dikoreksi adalah keberadaan Partai Golkar dalam Pansus Hak Angket terhadap KPK.

"Tidak bisa disanggah, Golkar merupakan salah satu motor berjalannya Pansus Angket. Keberadaan pansus ini sangat berkaitan dengan kasus korupsi e-KTP yang sedang ditangani KPK," kata Donal Fariz, Rabu (20/12/2017) di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan.

Sehingga lanjut Donal Fariz, tidak salah apabila publik mengaitkan keberadaan pansus ini ditujukan untuk menyerang KPK yang sedang menangani kasus e-KTP.

Sejumlah survei pun, kata Donal Fariz, merilis pandangan negatif masyarakat terhadap keberadaan dan kerja pansus karena diyakini bukan untuk memperkuat KPK.

"Oleh karena itu, kami berharap Golkar menarik diri karena kan tagline yang diusung saat ini adalah ‎Golkar bersih. Ini justru akan rusak, ketika mereka terus mempertahankan keberadaan Golkar di Pansus Hak Angket KPK," ujarnya.

Baca: Memahami Motif Politik di Balik Masa Jabatan Airlangga Hartarto di Golkar

Donal Fariz menambahkan sikap menarik diri ini, merupakan pekerjaan rumah baru bagi Airlangga Hartanto, terlebih dia tidak pernah ada urusan dengan e-KTP sehingga harus berani menarik diri.

"Airlangga, sebagai Ketum yang baru harusnya berani menyatakan Golkar menarik diri karena beliau tidak ada urusan dan beban dalam kasus e-KTP," katanya.