TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar telah mengukuhkan Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum.

Setelah sempat terjadi perdebatan menginginkan hanya 2 tahun dan satu periode, yaitu 5 tahun, Airlangga akhirnya diputuskan menjadi Ketua Umum hanya sampai tahun 2019.

Perbedaan pandangan ini, menurut Pengamat Politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, sebagai bukti masih berpotensi munculnya persoalan di internal Golkar ke depan seperti yang terjadi beberapa tahun belakangan ini.

Sebab, pesan komunikasi politik yang dilontarkan masing-masing aktor politik tersebut sarat makna kepentingan politik, sekaligus menunjukkan posisi politik mereka, yaitu berada pada pro status quo atau pro perubahan, Golkar bersih.

Oleh karena itu, pandangan yang berbeda tentang lamanya jabatan Ketua Umum tersebut, dari aspek komunikasi politik, dipastikan mempunyai motif (kepentingan) politik individu atau satu faksi (kelompok) dari aktor politik yang melontarkannya.

Untuk itu, masing-masing motif politik tersebut perlu dibongkar, apakah sejalan dengan tujuan dilakukannya Munaslub, sebagai penyelenggaraan luar biasa.

Baca: Ketua DPR Baru Harus Bersih Korupsi dan Tidak Anti KPK

Yaitu melakukan konsolidasi partai, membangun soliditas internal, memperbaiki persepsi publik yang tidak produktif - utamanya terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh beberapa kepala daerah dari kader dan mantan Ketum - serta menurunnya elektabilitas partai Golkar, atau tidak sama sekali.

Jabatan Ketum 2 Tahun

Pandangan yang membatasi jabatan Ketum hanya 2 tahun, dari aspek komunikasi politik, pasti mempunyai tujuan politis pula.

Paling tidak, aktor politik tersebut belum menginginkan Ketua Umum terpilih, Airlangga, lebih lama menahkodai Golkar. Bisa saja mereka memaknai bahwa Airlangga bukan bagian dari kepentingan politik mereka.

Atau kehadiran Airlangga, mereka nilai dapat mengganggu gerak politik mereka selama ini.

Pertanyaan, mengapa? Yang pasti, pesan komunikasi politik yang diproduksi aktor politik, seperti pembatasan jabatan Airlangga hanya 2 tahun, tidak ada di ruang hampa.

Semua pesan komunikasi politik bermaksud atau bertujuan politik, yang dalam konsep politik disebut sebagai kepentingan.

"Dengan kata lain, di bawah kepemimpinan Airlangga, kepentingan politik aktor tersebut sulit atau tidak dapat terwujud, apapun kepentingan politiknya," ujar Emrus kepada Tribunnews.com, Rabu (20/12/2017).

Itulah yang mendorong tindakan komunikasi politik mereka, yaitu melontarkan pesan bahwa jabatan Ketua umum hanya 2 tahun, sebagai peluru untuk merealisasikan perjuangan politik mereka di internal Golkar.

Selain itu, pandangan yang mengatakan jabatan Ketum hanya 2 tahun, sangat tidak mungkin mewujudkan tujuan diselenggarakannya Munaslub.

Oleh karena itu, aktor politik tersebut berpotensi menjadi duri dalam daging dalam konteks merealisasikan tujuan Munaslub. Mereka, menurut hemat saya, perlu bertobat politik demi Golkar bersih ke depan.

Lima tahun

Menurutnya aktor politik yang menginginkan jabatan Ketum Golkar selama satu periode atau 5 tahun, juga tidak lepas dari kepentingan politik dari orang atau kelompok yang mewacanakannya.

Sama halnya dengan kelompok yang mengajukan jabatan Ketum 2 tahun, sarat dengan subyektivitas oleh orang yang memproduksi pesan tersebut.

Hanya saja tujuan politik aktor politik yang mewacanakan jabatan Ketum 5 tahun, bisa sama atau berjalan bersama, sesuai dengan tujuan diselenggarakannya Munaslub dapat menjadi kenyataan.

Oleh karena itu, aktor yang menginginkan jabatan Ketum hanya 2 tahun, sangat tidak rasional dalam rangka mewujudkan tujuan diselenggarakannya Munaslub.

"Sebab, memperbaiki persoalan internal dan persepsi publik yang tidak produktif terhadap partai Golkar beberapa tahun terakhir ini, saya pastikan, sangat tidak mudah," katanya.

Tidak semudah membalik telapak tangan, tegas dia.

Butuh waktu, butuh pengorbanan, butuh kelegowoan, butuh kerjasama dan butuh ketulusan semua pihak di internal Golkar.

"Jadi, mewacanakan jabatan Ketum hanya dua tahun, sebagai bentuk hilangnya rasionalitas. Sebab, tidak cukup waktu 2 tahun bagi Ketum menyelesaikan menumpuknya berbagai persoalan politik antar faksi di internal Golkar," ucapnya.

Belum lagi kerja politik untuk Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Bahkan menurut dia, bila kepengurusan Golkar hasil Munaslub dengan masa kerja 5 tahun dapat menyelesaikan berbagai persoalan sebagai perwujudan tujuan diselenggarakannya Munaslub, suatu prestasi yang sangat luar biasa ditorehkan oleh Airlangga bersama kabinetnya bagi Golkar. (*)