TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sore ini, Rabu (20/12/2017), melakukan nota kesepahaman (MoU) dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto terkait pengiriman personel TNI ke negara rawan konflik, yaitu ke Kabul, Afganistan.

Dalam sambutannya, Menlu Retno menyampaikan, tujuan dari pengiriman personel TNI ke negara konflik dan/atau berbahaya guna menjaga WNI, gedung perwakilan RI dan para diplomat di negara tersebut.

“Kita punya suatu tugas untuk mengamankan kepentingan nasional di luar negeri, termasuk di wilayah rawan dan berbahaya. Misi diplomasi kita tetap harus jalan, terutama apabila di negara-negara tersebut terdapat perwakilan negara Indonesia yang juga harus dilindungi keselamatannya,” ujar Retno dalam acara yang digelar di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat.

Baca: Korlantas Polri Beberkan Cara Deteksi STNK dan BPKB Palsu

Retno menjelaskan, pengamanan dengan menerjunkan personel TNI ke negara rawan konflik dan/atau berbahaya itu juga dalam rangka melindungi simbol negara yang melekat pada gedung perwakilan maupun para diplomatnya.

“Tidak saja keamanan WNI, tetapi juga keamanan para diplomat Indonesia dan gedung perwakilan RI yang merupakan simbol dari kedaulatan Negara Republik Indonesia,” ucap Retno.

Retno juga mengungkapkan, Indonesia merupakan negara yang paling banyak menerjunkan Peacekeeping Operation (PKO) atau Pasukan Perdamaian ke negara rawan konflik dan berbahaya. Hal itu mendapatkan apresiasi dari dunia.

Baca: 16 Kader Jadi Tersangka Kasus Korupsi Selama Novanto Jabat Ketum Golkar

“Indonesia adalah salah satu penyumbang terbesar PKO dan kita mendapatkan apresiasi yang cukup banyak dari dunia dan ini tidak mungkin dapat kita lakukan tanpa kerjasama yang baik dengan TNI,” ucap Retno.

Setelah penandatanganan MoU ini, Retno berharap tim yang telah ditunjuk akan merumuskan hal teknis terkait penempatan personel TNI.

Diantaranya berupa jumlah personel yang akan dikirim.

“Ke depan, mudah-mudahan teman-teman akan membahas teknis pelaksanaan sehingga awal tahun depan deployment pengamanan di Kabul sudah dapat dilakukan dan dapat menyusul KBRI-KBRI yang lainnya,” tutur Retno.

Penandatanganan MoU tersebut disaksikan diantaranya oleh Wakil Menlu A.M Fachir, Komandan Korps Marinir Mayjen TNI (Mar) Bambang Suswantono, Kapuspen TNI Mayjen TNI Sabrar Fadhilah, Asisten Personel Panglima TNI Marsda TNI Deddy Permadi dan perwira tinggi TNI maupun pejabat eselon I dan II Kementerian Luar Negeri.