Kesedihan Pimpinan KPK di Balik Gencarnya OTT Kepala Daerah
Serangkaian Operasi Tangkap Tangan KPK yang menyasar kepala daerah baik pria maupun perempuan diapresiasi banyak pihak.
Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Dewi Agustina
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Serangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyasar kepala daerah baik pria maupun perempuan diapresiasi banyak pihak.
Dibalik kesuksesan KPK melakukan penindakan, ternyata pimpinan KPK merasakan kesedihan.
Bukan tanpa alasan, karena penindakan yang dilakukan itu dirasa mencoreng wajah NKRI.
"Saya lebih mengatakan "sedih" karena penindakan itu sebenarnya mencoreng wajah NKRI. Tidak ada rasa bangga disitu," ungkap Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang kepada Tribunnews.com, Selasa (26/12/2017).
Baca: Serma Achmad Tewas Mulutnya Terikat Kain, Diduga Dibunuh di Tempat Lain Lalu Diseret ke TKP
Menurut Saut, kebanggaan justru dirasakan KPK, apabila para kepala daerah ini melakukan tata kelola yang berintegritas.
Kedepan, pada seluruh kepala daerah, Saut meminta untuk stop korupsi di 2018 dan seterusnya.
Namun apabila para kepala daerah tidak mau berubah, dan KPK memiliki cukup bukti, Saut menyatakan tidak segan melakukan penindakan.
"Itu sebabnya, sudah lah stop korupsi di 2018. Mari kita zero kan niat korup kita. Prioritas pemerintah kan pada pemukiman, dunia usaha, ketahanan energi, infrastruktur, pembangunan, kalau itu dikorupsi, benar-benar kelewatan," tambahnya.
Baca: Dua Kepala Daerah Perempuan Terpaksa Tinggalkan Anak dan Suami Setelah Jadi Tersangka KPK
Diketahui tahun 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gencar melakukan penindakan dalam memberantas korupsi.
Sebagian besar yang menjadi target KPK ialah korupsi yang melibatkan kepala daerah.
Setidaknya sejak Januari 2017 hingga September 2017, ada lima kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.
Alhasil mereka harus "pindah kantor" ke Kuningan, Jakarta Selatan.
Baca: Dua ABG Perempuan Anggota Geng Motor Ikut Jarah Toko Pakaian
Sementara pada 2017, hampir 10 kepala daerah yang tersandung kasus korupsi.
Mereka yakni Bupati Bengkulu-Ridwan Mukti, Wali Kota Tegal-Siti Mashita, Bupati Kutai-Rita Widyasari, Wali Kota Mojokerto, Masud Yunus (MY).
Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman (TFR), Wali Kota Cilegon, Tubagus Iman Ariyadi (TIA), Wali kota Batu, Eddy Rumpoko, Bupati Batubara, OK Arya Zulkarnain, dan lainnya.
