Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Membuka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD DKI Jakarta 2017-2022, Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo menitipkan pesan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Ia meyakini bahwa dalam merealisasikan visi dan misinya, Anies akam mendengar masukan yang diberikan tidak hanya oleh pihak yang berada dibawah kepimpinannya.

Namun juga instansi terkait yang juga bersinggungan dengan visi dan misi yang hendak dicapai untuk membangun ibukota.

"Saya yakin Pak Gubernur pasti mendengarkan masukan-masukan menyangkut stabilitas, bahwa pemerintah daerah itu bukan hanya RT RW, tapi ada TNI, ada kepolisian, kejaksaan dan instansi lain Bank Indonesia (misalnya)," ujar Tjahjo, dalam sambutannya di Balai Agung, Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (27/12/2017).

Menurutnya, dalam mengambil kebijakan tentunya Gubernur harus melibatkan masyarakat pula, yang diwakili oleh tokoh masyarakat maupun tokoh agama.

"Yang namanya pengambil kebijakan untuk masyarakat harus melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama," jelas Tjahjo.

Selain itu Tjahjo berharap agar nantinya Jakarta bisa dibangun menjadi kota yang lebih modern namun tetap tidak menghilangkan identitas asli warganya.

"Jakarta ke depan harus lebih modern tapi tidak boleh menghilangkan identitas masyarakat Betawi, saya kira ini yang paling utama," kata Tjahjo.

Lebih lanjut ia menegaskan bahwa Musrenbang tersebut harus memiliki manfaat bagi masyarakat yang ada di ibukota secara keseluruhan.

Tidak hanya masyarakat asli Jakarta saja, namun juga masyarakat pendatang yang silih berganti datang ke ibukota.

"Dalam perencanaan pembangunan dari Musrenbang ini harus ada manfaat untuk seluruh lapisan masyarakat Jakarta, DKI bukan hanya milik masyarakat DKI tapi milik masyarakat Indonesia yang tiap saat datang," tegas Tjahjo.

Dalam acara Musrenbang RPJMD DKI Jakarta 2017-2022 hadir pula Gubernur DKI Anies Baswedan, Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur.