Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPR pengganti Setya Novanto dari Fraksi Golkar belum bisa ditebak hingga saat ini.

Sejumlah nama calon Ketua DPR yang muncul pasca Munaslub Golkar disebut harus memenuhi komitmen politik yang dideklarasikan.

Baca: Bisa Dukung Ridwan Kamil, Ini Tiga Skenario PDI Perjuangan Untuk Pilgub Jawa Barat

"Menurut saya, siapapun kandidatnya tidaklah terlalu prinsipil. Yang paling utama adalah, apakah kandidat yang dipilih oleh Golkar memenuhi komitmen politik yang dideklarasikan dalam Munaslub?" Kata pengamat politik dari UIN Jakarta, Ali Munhanif, PhD, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (28/12/2017).

Menurutnya, Partai Golkar sudah berikrar untuk menjadi partai bersih dan ingin bangkit mempersiapkan diri menghadapi Pilkada dan Pemilu 2019.

Untuk itu Ali mengatakan, kandidat Ketua DPR yang diajukan mewakili Golkar sudah semestinya menampilkan citra bersih dan bangkit.

Dosen Perbandingan Politik di FISIP UIN Jakarta ini menilai, penunjukan calon Ketua DPR yang barumerupakan ujian paling awal dari arah perubahan Partai Golkar.

"Apakah Golkar akan berubah atau tidak sangat bergantung pada keputusan soal ketua DPR ini. Karena ini adalah ujian pertama," kata Ali.

Lebih lanjut Ali menilai, sejumlah nama yang telah beredar, hanya Agus Guniwang Kartasasmita (AGK) sebagai calon paling layak yg perlu dipertimbangkan pimpinan Golkar.

"Tidak ada legitimasi paling kuat, baik dari segi moral maupun strategis, kecuali AGK sebagai calon Ketua DPR. Selain merupakan kader Golkar yg bersih, nama AGK juga akan memenuhi harapan publik, bahkan juga oleh faksi-faksi dalam Golkar," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara KPK, Febriansyah, mengharapkan bahwa Ketua DPR sebaiknya dipegang oleh tokoh partai yang memiliki komitmen terhadap pemberantasan korupsi dan menentang segala bentuk usaha-usaha untuk melemahkan KPK.

Dalam pandangan Ali Munhanif, komitmen Golkar untuk memperkuat KPK sudah ditunjukkan AGK ketika secara tegas ia mengatakan Golkar harus keluar dari Pansus Hak Angket tentang KPK.

"Sikap ini jelas, bahwa AGK hendak menerjemahkan komitmen Golkar menentang pelemahan KPK," kata Ali.