TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tahun 2017 dinilai sebagai tahun ‘politik kebencian’. Sepanjang 2017 media sosial diwarnai berita hoaks dan ujaran kebencian.

Sebagai puncaknya, terungkapnya jaringan Saracen oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareksrim Mabes Polri semakin menguatkan fakta tersebut.

Saracen sebagai sindikat penyedia jasa konten kebencian di media sosial. Kelompok ini memanfaatkan isu SARA yang merebak menjelang hingga pasca-Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Akun yang terafiliasi Saracen mencapai 800 dan motifnya ekonomi.

Dua tahun mendatang akan menjadi ajang pertarungan politik identitas dan pembentukan kongsi-kongsi politik untuk memenangkan pilkada dan pilpres.

Baca: Ketika Dunia Internasional Melirik Islam Nusantara

Pada 2018 ada setidaknya 170 pemilihan kepala daerah, termasuk pemilihan gubernur di tiga provinsi favorit, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ketiga provinsi itu merupakan penyumbang suara dominan yang berharga dalam Pemilihan Presiden/Wakil Presiden 2019.

Direktur Islam Nusantara Center (INC)A Ginanjar Sya’ban mengatakan,

di tengah kuatnya arus politik sektarian berbasis pada agama, ras, dan etnis, yang juga menjadi fenomena global saat ini, kalangan santri mempunyai posisi yang strategis.

Diantara yang paling mengemuka ialah politik sektarian sehingga, Pilkada 2018 rentan dipolitisasi dengan isu-isu agama yang mengarah pada sektarianisme.

“Politisasi isu agama itu menyebabkan rentannya kerukunan beragama,” kata dia saat pemaparan refleksi akhir tahun 2017 yang digelar Islam Nusantara Center (INC), di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kamis (28/12/2017).

Dia menyebutkan ketidakpuasan publik akan politik sektarian akan menjadi tantangan. Sebenarnya, indikasi pemindahan tegangan politik dari level elite ke level massa sudah terjadi sejak 2014.

Saat itu, kata dia, politik dinilai gagal menjadi sarana moderasi konflik, tapi malah justru berbalik menjadi sarana mempertajam konflik dengan menyeret-nyeret massa dalam ajang perebutan kekuasaan.

“Potensi konflik akibat tegangan politik masih akan membayangi kontestasi politik 2018 dan 2019 mendatang,” kata alumni al-Azhar, Kairo, Mesir ini.

Dia menegaskan karena itulah, kalangan santri yang mengusung Islam rahmatan lil alamin menjadi tumpuhan mencegah politik kebencian tersebut.

Hal ini karena Indonesia adalah perwujudan Islam rahmatan lil alamin, yang beradab dan berbudaya, berdaulat, dan mampu melindungi umatnya yg beragam.

Penulis buku Masterpice Islam Nusantara Zainul Milal Bizawie mengatakan, negara-negara Barat mulai bersimpatik kepada keberislaman ala Indonesia. Banyak negara Timur Tengah ingin meniru Indonesia, tapi mereka tidak memiliki "modal dasar" yngg cukup untuk mewujudkannya, yaitu cinta tanah air.

“Karena itu, pemimpin Indonesia selayanya tidak dapat dilepaskan dari sosok yang dapat menjaga dan memanifestasikan Islam yang moderat,rahmat lil alamin,” kata dia.

Dia menerangkan dalam survei Jaringansantri.com 27 Desember 2017, menunjukkan 98 persen dari 5.000 responden mengharapkan pemerintah memperkuat Islam yang moderat dan santun.

Bahkan, hampir 90 persen, masyarakat memandang bahwa ternyata isu SARA yang dimanfaatkan dalam menggoreng politik sektarian tidak menarik perhatian bagi masyarakat.

“Justru, saat ini masyarakat membutuhkan pemimpin negara yang santun dan merangkul semua kalangan,” ungkap dia.

Sementara itu, papar dia, dalam sejarahnya, hanya kalangan santri yang mampu menjadi representasi bagi kekuatan besar kelompok Islam yang moderat di Indonesia. Dalam konteks ini, munculnya Muhaimin Iskandar yang dinobatkan sebagai Panglima Santri Indonesia akan memberikan kekuatan bagi pemerintahan yang merangkul umat Islam.

INC yang berdiri pada 2017, adalah lembaga kajian dan riset yang bertujuan untuk membangun pemahaman dan mempromosikan Islam dan kebangsaan dalam perspektif rahmatan lil alamin.

Lembaga ini rutin menyelenggarkan diskusi rutin tentang turats ulama Nusantara, khazanah tafsir Nusantara, sufi Nusantara, kajian Alquran di Nusantara, Islam dan kebangsaan, diskusi, dan lain sebagainya.